Sementara akun lain, @kanghendro, menulis, "Logika KPK aneh, mau lawan korupsi kok malah kasih dana gede ke partai? Siapa yang jamin bakal dipakai bener?"
Di sisi lain, ada juga warganet yang menganggap ide tersebut bisa dipertimbangkan asalkan disertai dengan sistem pengawasan yang ketat dan transparan.
Beberapa netizen menyarankan agar dana partai politik diaudit secara rutin dan hasilnya dipublikasikan ke publik.
"Kalau memang niatnya baik, harus jelas aturannya, ada audit terbuka dan sanksi tegas kalau disalahgunakan," tulis akun @budiman1.
Selain soal dana, KPK juga menyampaikan pentingnya partai politik melakukan seleksi ketat terhadap calon yang diusung. Fitroh menegaskan bahwa integritas harus menjadi kriteria utama dalam rekrutmen pejabat publik, melebihi kapasitas.
Namun, lagi-lagi netizen skeptis soal pelaksanaan hal ini di lapangan. "Integritas? Yang kayak gitu udah sering jadi slogan doang," sindir akun @dani134.
Ramainya perdebatan soal usulan KPK ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memendam keraguan terhadap dunia politik dan pengelolaan dana publik di Indonesia.
Banyak yang khawatir, tanpa pengawasan dan niat yang benar, dana besar untuk partai politik justru akan membuka celah baru bagi praktik korupsi.
.png)
