Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pihaknya tengah menyiapkan konsorsium khusus sebagai pengelola asuransi untuk program MBG.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam distribusi dan penerimaan program dilindungi secara hukum dan finansial.
Asuransi ini rencananya akan menyasar dua kelompok utama:
- Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertugas menyiapkan dan menyalurkan makanan.
- Siswa penerima makanan MBG sebagai penerima manfaat utama.
Dengan begitu, jika suatu saat terjadi kesalahan dalam proses penyajian makanan yang menyebabkan kerugian atau gangguan kesehatan, maka perlindungan asuransi bisa langsung digunakan untuk penanganan darurat.
Keterlibatan OJK: Peran Strategis dalam Regulasi dan Penyusunan Premi
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menyampaikan bahwa OJK saat ini sedang menyusun proposal awal skema perlindungan yang diharapkan bisa segera diterapkan dalam waktu dekat.
Proposal tersebut dikembangkan bersama:
- Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)
- Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)
Dalam dokumen awal, disebutkan bahwa asuransi akan mencakup berbagai risiko utama, antara lain:
- Risiko dalam penyediaan bahan baku makanan
- Risiko pengolahan makanan oleh petugas di lapangan
- Risiko selama distribusi makanan ke sekolah
OJK juga berkomitmen menyusun premi dengan nominal terjangkau, agar tidak membebani anggaran pemerintah, petugas lapangan, maupun peserta program. Dalam hal ini, premi tidak akan mengurangi hak siswa atas makanan gratis.
Kekhawatiran Publik dan Kritik terhadap Pengawasan Pemerintah
Di tengah peluncuran program yang semestinya berdampak positif, banyak kalangan justru merasa khawatir. Masyarakat mempertanyakan pengelolaan anggaran dan pengawasan teknis, sebab anggaran besar tidak menjamin keamanan makanan, seperti yang tercermin dari banyaknya kasus keracunan.
Sejumlah netizen menyoroti lemahnya sistem uji mutu makanan sebelum disalurkan ke sekolah-sekolah, serta kurangnya pengawasan ketat terhadap vendor atau mitra penyedia makanan.
Akibat dari buruknya pengawasan tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap program MBG mulai menurun, bahkan tak sedikit orang tua yang memilih agar anaknya tidak mengonsumsi makanan dari program tersebut demi menghindari risiko kesehatan.
Pentingnya Evaluasi dan Standar Operasional yang Ketat
Untuk mencegah insiden serupa terjadi di masa depan, pemerintah perlu segera:
- Menetapkan standar operasional prosedur (SOP) nasional untuk semua vendor penyedia makanan.
- Mewajibkan uji laboratorium makanan sebelum didistribusikan.
- Membentuk tim pengawas independen untuk mengevaluasi setiap laporan insiden.
- Mengedukasi pihak sekolah dan orang tua mengenai komposisi menu yang sehat dan aman.
