“Kebijakan militerisasi siswa sekolah melanggar hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia.
Artinya mengirimkan siswa ke barak militer itu juga melanggar HAM,” katanya menegaskan.
“Negara tidak boleh memperlakukan rakyatnya sebagai objek eksperimen kebijakan,” tambahnya.
Meski mendapat kritik dari sejumlah pihak, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pihaknya tidak keberatan, namun ia meminta untuk mendapatkan kesempatan menjalankan kebijakan tersebut.