Dedi Mulyadi Gulirkan Program Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Menteri Wihaji Tegaskan Patuh Pada Fatwa Ulama!

Senin 05 Mei 2025, 17:31 WIB
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, Wihaji menentang mengenai kebijakan Vasektomi yang digulirkan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi lantaran melanggar Fatwa MUI. (Sumber: Capture Instagram @Wihaji.pwh)

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, Wihaji menentang mengenai kebijakan Vasektomi yang digulirkan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi lantaran melanggar Fatwa MUI. (Sumber: Capture Instagram @Wihaji.pwh)

Menurutnya, langkah tersebut bertujuan untuk menjaga keseimbangan perekonomian keluarga dan merupakan bagian dari upaya pengendalian penduduk.

Dedi Mulyadi, yang akrab disapa Kang Dedi, menyebut bahwa dirinya telah melakukan komunikasi langsung dengan pihak kementerian terkait, dan mendapatkan kejelasan bahwa program tersebut legal di mata hukum.

"Sudah saya bicarakan langsung dengan pak menteri, beliau menyatakan program ini sah dan diatur dalam ketentuan yang berlaku," kata Dedi pada Sabtu, 3 Mei 2025.

Baca Juga: MUI Jabar Tolak Keras Wacana Dedi Mulyadi Mengenai Vasektomi untuk Penerima Bansos: “Haram Kecuali Darurat!”

Ia menegaskan, kebijakan tersebut bukan dimaksudkan untuk menyalahgunakan kebebasan dalam hubungan rumah tangga atau merendahkan peran pria.

Sebaliknya, vasektomi diharapkan bisa menjadi solusi bagi keluarga dengan jumlah anak yang cukup banyak, agar kesejahteraan dan kondisi ekonomi keluarga tetap terjaga.

"Sejak saya jadi anggota DPR, sering saya temui warga yang anaknya banyak, hidup pas-pasan. Saat itu, saya bantu, dan bila memungkinkan, saya arahkan ke program vasektomi. Karena bila sudah terlalu banyak anak, penerimaan bantuan sosial tidak akan mampu menyelesaikan persoalan ekonomi," tutur Dedi.


Berita Terkait


News Update