Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ajukan Vasektomi untuk Penerima Bansos, Begini Tanggapan Mensos Gus Ipul

Rabu 30 Apr 2025, 21:38 WIB
Mensos Gus Ipul kaji usulan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi soal vasektomi jadi syarat penerima bansos. (Sumber: Laman Resmi Kemensos)

Mensos Gus Ipul kaji usulan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi soal vasektomi jadi syarat penerima bansos. (Sumber: Laman Resmi Kemensos)

POSKOTA.CO.ID - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menyatakan pihaknya tengah mempertimbangkan usulan terkait program keluarga berencana yang sempat diusulkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Salah satu gagasan yang kini menjadi perhatian adalah menjadikan prosedur vasektomi bagi pria sebagai salah satu persyaratan bagi masyarakat prasejahtera untuk menerima bantuan sosial.

Baca Juga: Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Wacanakan Vasektomi Jadi Syarat Penerima Bantuan Sosial

Menurut Gus Ipul, ide tersebut sedang dipelajari lebih lanjut oleh kementeriannya, mengingat proses penyaluran bantuan sosial memiliki tahapan yang panjang dan tidak bisa diputuskan secara tergesa-gesa.

"Kami masih menelaah usulan tersebut. Ini sebenarnya ide yang baik dalam rangka program KB, tetapi tentu perlu proses dan kajian mendalam," ujarnya di Jakarta, pada Rabu, 30 April 2025.

Wacana ini pertama kali dilontarkan oleh Dedi Mulyadi dalam sebuah pernyataan kepada media. Ia mengungkapkan kekhawatirannya terhadap tingginya angka kelahiran di kalangan keluarga prasejahtera, yang menurutnya menjadi salah satu faktor pemicu kemiskinan di daerahnya.

Sebagai solusi, Dedi mengusulkan agar para pria di keluarga penerima bantuan sosial didorong mengikuti vasektomi — prosedur kontrasepsi permanen yang tidak memengaruhi fungsi hormonal maupun aktivitas seksual pria.

Baca Juga: Viral Sebutan ‘Gubernur Konten’, Dedi Mulyadi Berikan Pernyataan Menohok untuk Gubernur Kaltim

Bahkan, untuk menarik minat warga, pemerintah daerah berencana memberikan insentif sebesar Rp 500 ribu bagi pria yang bersedia menjalani tindakan medis tersebut.

Dedi menambahkan, tingginya biaya persalinan yang bisa mencapai Rp 25 juta, terutama jika melalui operasi caesar menjadi beban tersendiri bagi pemerintah daerah. Terlebih, kasus tersebut umumnya terjadi pada kehamilan anak keempat atau kelima.

“Karena itu, setiap pasangan yang memutuskan berumah tangga harus bertanggung jawab, termasuk soal jumlah anak yang dimiliki dan pembiayaan pendidikan mereka,” ucap Dedi.

Berita Terkait

News Update