POSKOTA.CO.ID - Kabar yang ditunggu jutaan aparatur negara akhirnya resmi diumumkan pemerintah. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 yang mengatur pemberian gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, hingga para pensiunan.
Peraturan tersebut diteken pada 3 Maret 2026 dan menjadi bagian dari strategi pemerintah menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi nasional. Pemerintah menilai belanja kelompok aparatur negara dan pensiunan memiliki kontribusi besar terhadap perputaran ekonomi, khususnya di kota-kota besar dan daerah dengan tingkat konsumsi rumah tangga yang tinggi.
Dalam konsideran aturan itu, pemerintah menegaskan bahwa pemberian gaji ke-13 merupakan salah satu instrumen untuk mempertahankan stabilitas ekonomi nasional. Langkah tersebut juga diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi masyarakat.
Kebijakan ini diperkirakan akan berdampak langsung pada sektor perdagangan, jasa, hingga UMKM karena tambahan pendapatan biasanya digunakan untuk kebutuhan pendidikan, cicilan rumah tangga, hingga konsumsi harian.
Baca Juga: Biodata Maya Hasan Lengkap: Umur, Agama, Suami hingga Akun IG Pemeran Mama Ancika di Dilan ITB 1997
Jadwal Pencairan Gaji ke-13 Dimulai Juni 2026
Salah satu poin yang paling dinantikan penerima adalah jadwal pencairannya. Pemerintah memastikan gaji ke-13 mulai dibayarkan paling cepat pada Juni 2026.
Hal itu tertuang dalam Pasal 15 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 2026.
“Gaji ke-13 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2026.”
Meski demikian, pemerintah juga membuka kemungkinan pencairan dilakukan setelah Juni apabila terdapat kendala administratif atau teknis di masing-masing instansi.
Besaran yang diterima nantinya mengacu pada komponen penghasilan bulan Mei 2026. Artinya, nominal gaji ke-13 akan mengikuti struktur penghasilan terakhir sebelum pencairan dilakukan.
“Besaran gaji ketiga belas yang dibayarkan didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2026,” demikian bunyi ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3).
.jpg)
