POSKOTA.CO.ID - Bansos, baik dalam bentuk uang tunai, sembako, maupun bantuan lainnya, memiliki peran penting dalam meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu.
Program ini dirancang untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, terutama di tengah tantangan ekonomi seperti kenaikan harga kebutuhan pokok atau dampak krisis global.
Pemerintah melalui Kementerian Sosial bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan bansos tersalurkan tepat sasaran.
Masalah Data Penerima yang Tidak Akurat
Salah satu penyebab utama bansos tidak diberikan kepada KPM di beberapa daerah adalah masalah ketidaksesuaian data penerima.
DTKS, yang menjadi acuan penyaluran bansos, tidak selalu mencerminkan kondisi terkini masyarakat.
Misalnya, ada KPM yang sudah tidak memenuhi kriteria sebagai penerima bansos karena kondisi ekonominya membaik, tetapi masih terdaftar dalam sistem.
Sebaliknya, ada keluarga miskin baru yang belum masuk dalam DTKS karena proses pembaruan data yang lambat.
Baca Juga: Bansos PKH Tahap 2 2025 Segera Cair! Cek Syarat dan Kategori Penerimanya di Sini
Di beberapa daerah, terutama yang memiliki akses teknologi terbatas, pembaruan data sering kali terkendala oleh kurangnya koordinasi antara pemerintah desa, kecamatan, dan dinas sosial.
Selain itu, kesalahan input data atau duplikasi nama juga dapat menyebabkan KPM tidak menerima bansos.
Misalnya, jika nama KPM salah dieja atau nomor identitasnya tidak sesuai, sistem akan otomatis menolak penyaluran bantuan.
Masalah ini sering terjadi di daerah terpencil, di mana petugas pendataan menghadapi tantangan seperti minimnya akses internet atau kesulitan menjangkau lokasi rumah penerima.
Keterbatasan Anggaran dan Prioritas Penyaluran
Faktor lain yang memengaruhi distribusi bansos adalah keterbatasan anggaran pemerintah.
Meskipun pemerintah pusat mengalokasikan dana besar untuk program bansos, jumlah KPM yang membutuhkan bantuan sering kali melebihi kapasitas anggaran yang tersedia.
Akibatnya, pemerintah terpaksa memprioritaskan daerah atau kelompok tertentu, seperti wilayah yang terdampak bencana alam atau KPM dengan tingkat kemiskinan ekstrem.
Daerah yang dianggap memiliki tingkat kesejahteraan lebih baik atau jumlah KPM lebih sedikit kadang kala tidak menjadi prioritas, sehingga bansos tidak disalurkan ke wilayah tersebut.
Kendala Logistik dan Distribusi
Distribusi bansos tidak hanya bergantung pada ketersediaan dana, tetapi juga pada sistem logistik yang efektif.
Di beberapa daerah, terutama yang berada di wilayah terpencil atau kepulauan, proses pengiriman bansos sering terkendala oleh faktor geografis.
Akses jalan yang buruk, cuaca ekstrem, atau keterbatasan transportasi membuat bantuan sulit sampai ke tangan KPM.
Sebagai contoh, daerah pegunungan atau pulau kecil sering kali mengalami keterlambatan penyaluran karena biaya logistik yang tinggi atau jadwal kapal yang terbatas.
Selain itu, kurangnya koordinasi antara pihak penyalur, seperti kantor pos, bank penyalur, atau pemerintah desa, juga dapat menghambat proses distribusi.
Ada kasus di mana bansos sudah dialokasikan, tetapi tidak sampai ke KPM karena kesalahan teknis, seperti jadwal penyaluran yang tidak diinformasikan dengan baik kepada masyarakat.
