Misalnya, jika nama KPM salah dieja atau nomor identitasnya tidak sesuai, sistem akan otomatis menolak penyaluran bantuan.
Masalah ini sering terjadi di daerah terpencil, di mana petugas pendataan menghadapi tantangan seperti minimnya akses internet atau kesulitan menjangkau lokasi rumah penerima.
Keterbatasan Anggaran dan Prioritas Penyaluran
Faktor lain yang memengaruhi distribusi bansos adalah keterbatasan anggaran pemerintah.
Meskipun pemerintah pusat mengalokasikan dana besar untuk program bansos, jumlah KPM yang membutuhkan bantuan sering kali melebihi kapasitas anggaran yang tersedia.
Akibatnya, pemerintah terpaksa memprioritaskan daerah atau kelompok tertentu, seperti wilayah yang terdampak bencana alam atau KPM dengan tingkat kemiskinan ekstrem.
Daerah yang dianggap memiliki tingkat kesejahteraan lebih baik atau jumlah KPM lebih sedikit kadang kala tidak menjadi prioritas, sehingga bansos tidak disalurkan ke wilayah tersebut.
Kendala Logistik dan Distribusi
Distribusi bansos tidak hanya bergantung pada ketersediaan dana, tetapi juga pada sistem logistik yang efektif.
Di beberapa daerah, terutama yang berada di wilayah terpencil atau kepulauan, proses pengiriman bansos sering terkendala oleh faktor geografis.
Akses jalan yang buruk, cuaca ekstrem, atau keterbatasan transportasi membuat bantuan sulit sampai ke tangan KPM.
Sebagai contoh, daerah pegunungan atau pulau kecil sering kali mengalami keterlambatan penyaluran karena biaya logistik yang tinggi atau jadwal kapal yang terbatas.
Selain itu, kurangnya koordinasi antara pihak penyalur, seperti kantor pos, bank penyalur, atau pemerintah desa, juga dapat menghambat proses distribusi.
