4. Tidak Sedang Menerima Bantuan Lain
Penerima tidak boleh sedang menerima bantuan lain seperti Kartu Prakerja, BLT subsidi gaji, atau BLT UMKM.
5. Terdaftar di DTKS
Penerima harus terdaftar dalam DTKS oleh Kementerian Sosial RI.
Program Keluarga Harapan (PKH)
PKH merupakan salah satu bantuan yang ditujukan kepada masyarakat miskin di Indonesia dengan nominal sesuai kategori KPM.
Dikutip dari situs Kementerian Sosial RI, PKH ditujukan kepada masyarakat miskin yang terdata di DTKS.
Tujuannya agar KPM bisa meningkatakan kesejahteraan, pendidikan hingga kesehatan selama satu tahun.
Nominal Bansos PKH 2024
- Ibu hamil: Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun.
- Anak balita (0-6 tahun): Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun.
- Siswa SD: Rp225.000 per tahap atau Rp900.000 per tahun.
- Siswa SMP: Rp375.000 per tahap atau Rp1.500.000 per tahun.
- Siswa SMA: Rp500.000 per tahap atau Rp2.000.000 per tahun.
- Penyandang disabilitas berat: Rp600.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahun.
- Lansia (60 tahun ke atas): Rp600.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahun
Dilansir dari sumber Youtube Bungkas Wae, pencairan dana bansos sudah mulai masuk secara bertahap di kartu KKS merah putih melalui Bank Himbara, seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. untuk periode November dan Desember.
"Terpantau cair saldo masuk di kartu KKS merah putih untuk Bank BRI sudah mulai banyak yang cair hari ini KKS Bank BRI ini juga sudah cair Rp1.500.000 berikutnya Bank BNI ini juga menyusul cair wilayah Banyumas cair Rp750,000." Ucap Youtube Bungkas Wae.
Berikutnya KKS BNI daerah Jawa Barat silahkan cek secara berkala Bank BNI ini sudah mulai cair Rp400,000.
"Berikutnya Alhamdulillah PKH lansia ini juga sudah cair Rp400,000 untuk bank BRI Monggo dicek BRI selanjutnya Alhamdulillah PKH Bank Mandiri ini sudah cair kawasan Sulawesi Tengah sejak kemarin Banyak yang cair ya Bank Mandiri Rp500,000." Ucap Youtube Bungkas Wae.
Bagi KPM yang belum menerima dana bansos PKH alokasi November Desember jangan khawatir, sebab jadwl penyaluran ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan mekanisme wilayah masing-masing KPM.
