"Dari fakta ini, BPAN menduga adanya upaya "pengaturan" di proyek Peningkatan Jalan sisi kiri SP Semanan ini. Karena adanya selisi harga penawaran yang cukup mencolok," jelas Muchdi.
Dia berharap atas kejanggalan ini Pokja ULP yang menjadi panitia tender paket dapat transparan.
"Kenapa bisa ada perbedaan mencolok, apakah ada intervensi dari pihak tertentu, karena dari laporan awal yang kita dapat, ada oknum yang membawa lembaga Aparat Penegak Hukum (APH) yang ikut "mengawal" proyek ini,kalau itu benar terjadi, maka sudah sepatutnya proyek ini dibatalkan," tukas Aktivis Pegiat anti Korupsi asal Kota Tangerang.
Saat dikonfirmasi Poskota, pihak Kabag ULP Aty tidak merespon.
Sementara itu Kabid Binamarga Dinas PUPR Kota Tangerang, Sandi Sulaiman, mengatakan, pihaknya Dinas PUPR sudah menjalankan sesuai prosedur setiap perusahan pemenang lelang yang diproses oleh Unit Lelang Pemerintah (ULP)
"Soal lelang itu urusan ULP, kalau teknis pekerjaan ada dikita, dan sejauh ini siapa pun perusahaan yang menang, selama mereka profesional kerja dan hasil dari lelang yang sah, kita laksanakan, kalau mereka menyalahi teknis, baru ada sanksi dari kita, mulai teguran, hingga pemutusan kontrak," singkat Sandi. (Kontributor Tangerang/ Muhammad Iqbal)
.jpg)
.jpg)
