Wacana Jalan Raya Margonda Berbayar, Tidak Masuk Akal

DEPOK - Adanya wacana dan isu dari Propinsi Jawa Barat melalui Dinas Perhubungan (Dishub) untuk melakukan uji coba atai memprogram jalan berbayar khususnya Jalan Raya Margonda dengan sistem metode Electronic Road Pricing (ERP) untuk mengatasi kemacetan dinilai warga dan pemerhati perkotaan ide yang ngaco dan tidak masuk akal. "Ngak perlu ditanggapi serius karen Orang propinsi Jabar selama ini hanya narik retribusi saja dari Depok sementara perhatian sama sekali kurang dalam berbagai pembangunan maupun infrastruktur yang sangat dibutuhkan Kota Depok sebagai kota perbatasan dengan DKI Jakarta, " kata Usman, warga Pancoran Mas. Menurut bapak tiga anak ini, yang jelas sangat ngak masuk logika dan ngaco jika ada wacana Jl. Raya Margonda yang menjadi salah satu jalan utama dikenakan bayaran atau sistem ERP. Ini jalan utama yang padat kendaraan dan perlu dibantu propinsi mencarikan solusi agar dapat mengurangi kepadatan tapi bukan harus berbayar solusinya. Hal serupa juga dikatakan Desfrandi, pemerhati perkotaan Depok, jelas ngak relevan bila ada wacana dari Jabar untuk ERP Jalan  Raya Margonda. Bangun dulu jalan alterntif atau jalan baru penganti jangan asal bikin rencana saja tanpa ada kajian. "Saya yakin biar. macet dan padat kendaraan di Jalan  Raya Margonda warga Depok tetap. menikmati dibandingkan harus ada wacana lewat Jalan  Raya Margonda harua bayar, " ujarnya yang menambahkan kalau tidak salah pembangunan Jalan  Raya Margonda dulu juga dananya dari Perintah Pusat. TIDAK MASUK AKAL Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, Dadang Wihana, mengaku sama sekali belum tahu ada rencana usulan dari propinsi Jabar kaitan Jl. Raya Margonda aka. menggunakan Sistem ERP atau berbayar. "Sampai saat ini belum ada komunikasi. masalah itu, " ujarnya. Penerapan sistem ERP atau jalan berbayar, tambah dia, yidak sudah itu tapi harus ada kajian terlebih dahulu. Apakah berdampak pada positif untuk perbaikan kinerja lalu lintas atau seperti apa. Sebab menurut Dadang, ERP ini banyak aspek yang harus dilihat. Anggoya Komisbila melintas jalan tersebut. Bahkan, apakah jika diterapkan berbayar akan mengurangi kemacetan di Jalan Margonda. Demikian pula anggota Komisi C DPRD Depok, Azhari, yang dengan tegas menilai wacana itu sangat tak. masuk diakal karena jalan itu bukan jalan tol. "Jelas ngaco dan tidak masuk diakal bila ada wacana tersebut. Apakah Propinsi Jabar kelurangan uang jado ada qacana itu, " tuturnya. (anton/sir)