Praktisi Hukum Apresiasi KPK Soroti Dinasti Politik

BOGOR (Pos Kota) - Praktisi hukum Bogor, Jhon Piter Simanjuntak mengapresiasi langkah KPK yang menyoroti politik dinasti di pilkada serentak 2018. Langkah lembaga anti rasuah ini tepat dan harus didukung. Karena politik dinasti disebut memiliki tujuan untuk kepentingan kekuasaan. Jhon Piter, pengacara handal berambut putih seperti almarhum Adnan Buyung Nasution ini menegaskan, pernyataan Basariah Panjaitan, Wakil Ketua KPK yang menyatakan politik dinasti itu, menjadi atensi di lembaganya, merupakan sebuah komitmen yang sungguh-sungguh dalam pemberatasan korupsi. Menurut Jhon, politik dinasti yang terjadi di Kabupaten dan Kota Bogor, harus dibabat habis. Ia menyoroti pencalonan dua adik Rachmad Yasin, mantan Bupati Bogor, yang juga terpidana kasus korupsi yang kini masih mendekam di LP Sukamiskin. "Politik dinasti di bumi pertiwi ini harus di babat habis. Korupsi harus dihilangkan. Untuk pilkada serentak 2018, di Bogor telah terjadi politik dinasti. Masyarakat saya minta, pilihlah pemimpin yang berwawasan dengan niat yang sungguh-sungguh, ingin membangun Bogor. Calon yang berpotensi korupsi, jangan dipilih,"kata Jhon Piter dalam wawancaranya ke wartawan, Kamis (11/1/2018). Menurut pengacara berambut pirang ini, dirinya kerap malu, jika kerap ditanya soal Bupati Bogor yang korupsi, saat bepergian keluar kota. "Saya kerap ditanya orang, hei pak Jhon, Bupati kalian masuk penjara karena korupsi. Gimana tuh. Saya pribadi malu dengan pertanyaan itu. Sekarang saatnya saya minta masyarakat Bogor, pilihlah pemimpin yang mau bekerja dan tidak korupsi uang rakyat,"ujar Jhon Piter. Bagi Jhon Piter, politik dinasti itu, harus menjadi atensi semua penyelenggara negara. "Kenapa saya benci politik dinasti, karena kita punya pemikiran keberlanjutan untuk pembangunan, demi kesejahteraan masyarakat. Kalau politik dinasti itu, orientasinya mempertahankan kekuasaan. Apakah ada kepentingan di sana?, bagi saya ada,"tegasnya. "Kita tidak boleh melupakan hal ini. Yang pasti sudah ada beberapa hal seperti itu dan diproses KPK. Contoh seperti di daerah Banten dan Bogor,"tambah Jhon Piter. (yopi/sir)