POSKOTA.CO.ID - Jadwal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tengah menjadi sorotan usai munculnya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi partai politik telah menandatangani usulan HMP untuk menindaklanjuti polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Usulan tersebut menjadi langkah awal yang diajukan sejumlah anggota dewan untuk mendorong proses pemberhentian atau pemakzulan terhadap Gibran.
Para pengusul menilai Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang mereka kaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Atas dasar penilaian tersebut, mereka meminta DPR menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan pendapat terkait dugaan tidak terpenuhinya persyaratan jabatan Wakil Presiden.
Penyerahan usulan HMP berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu, 11 November 2026.
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa dan dihadiri perwakilan dari masing-masing fraksi partai politik.
"Total 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat," kata Saan saat rapat.
Lantas, jadwal pemakzulan Gibran kapan dan jam berapa? Apakah sidang paripurna DPR sudah ditetapkan untuk membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat tersebut?
Simak informasi mengenai agenda sidang DPR, perkembangan proses politik, serta tahapan pemakzulan Wakil Presiden berdasarkan aturan yang berlaku.
Daftar Fraksi yang Mengusulkan HMP di DPR
Berikuta adalah rincian jumlah anggota DPR dari masing-masing fraksi yang mengusulkan HMP:
- PDI Perjuangan: 14 orang.
- Partai Golkar: 11 orang.
- Partai Gerindra: 11 orang.
- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): 18 orang.
- Partai NasDem: 19 orang.
- Partai Keadilan Sejahtera (PKS): 28 orang.
- Partai Amanat Nasional (PAN): 1 orang.
- Partai Demokrat: 18 orang.
Baca Juga: BPJS Kesehatan Jakpus Gandeng Insan Pers, Edukasi Alur Pelayanan dan Layanan Darurat IGD
Jadwal Pemakzulan Gibran Kapan dan Jam Berapa?
Setelah menerima dokumen dari 120 anggota DPR, pimpinan dewan menyampaikan, usulan Hak Menyatakan Pendapat akan dibawa ke rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR.
Bamus memiliki peran dalam mengatur agenda dan jadwal kegiatan DPR. Setelah melalui tahapan tersebut, usulan HMP akan diteruskan untuk dibacakan dalam rapat paripurna.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa mengatakan, rapat paripurna terdekat akan dilaksanakan pada Kamis, 12 November 2026.
"Jadi di rapat paripurna ini akan kami teruskan. Dan berdasarkan jadwal, ya, Pak Cucun, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan," kata Saan
Berdasarkan jadwal yang tercantum dalam informasi agenda, rapat paripurna DPR RI tersebut direncanakan dimulai pukul 10.00 WIB.
Dengan demikian, informasi jadwal rapat paripurna untuk menindaklanjuti usulan HMP terkait Gibran adalah sebagai berikut:
- Hari: Kamis.
- Tanggal: 12 November 2026.
- Waktu: Pukul 10.00 WIB.
- Agenda: Menindaklanjuti usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
- Lembaga: DPR RI.
Baca Juga: Target 200 Emas Porprov Jabar 2026, Pemkot Bekasi Alokasikan Rp40 Miliar untuk Bonus Atlet
Apa Itu Hak Menyatakan Pendapat?
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional yang dimiliki DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Hak itu diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Dalam Pasal 79 ayat (4) UU MD3, DPR dapat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat terhadap sejumlah persoalan, termasuk dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden maupun dugaan bahwa pejabat tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatannya.
Dalam konteks usulan terhadap Gibran, para pengusul menyampaikan pendapat bahwa Wakil Presiden tersebut tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden.
Pendapat itu menjadi dasar yang mereka ajukan agar DPR menindaklanjuti persoalan melalui mekanisme kelembagaan.
Namun, pengajuan HMP tidak serta-merta membuat pejabat yang bersangkutan kehilangan jabatannya.
Usulan tersebut masih harus melewati pembahasan dan persetujuan sesuai aturan yang berlaku.
Karena itu, rapat paripurna DPR pada 12 November 2026 menjadi salah satu tahapan yang perlu diperhatikan untuk mengetahui kelanjutan usulan tersebut.
Tahapan Pemakzulan Gibran Berdasarkan UUD 1945
Proses pemberhentian presiden maupun wakil presiden telah diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Ketentuan tersebut mengatur alasan pemberhentian sekaligus mekanisme yang harus dilalui oleh lembaga negara terkait.
Secara konstitusional, proses tersebut melibatkan DPR sebagai pihak yang menyampaikan pendapat, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memeriksa dan memutus pendapat DPR, serta MPR sebagai lembaga yang mengambil keputusan akhir.
Berikut adalah tahapan yang harus dilalui apabila usulan pemakzulan Gibran berlanjut.
1. Pembahasan dan Persetujuan di DPR
Tahap awal berlangsung di DPR melalui pengajuan Hak Menyatakan Pendapat.
Usulan tersebut harus diproses sesuai mekanisme internal DPR, termasuk pembahasan dan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.
Berdasarkan Pasal 7B ayat (3) UUD 1945, pengajuan permintaan DPR kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan apabila memperoleh dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna.
Selain itu, rapat paripurna tersebut harus dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah seluruh anggota DPR.
Artinya, jumlah 120 anggota yang telah menandatangani usulan HMP belum otomatis menjadi keputusan resmi DPR untuk membawa perkara ke Mahkamah Konstitusi.
Persetujuan dalam rapat paripurna tetap harus memenuhi persyaratan konstitusional.
2. Pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi
Apabila DPR menyetujui pendapat tersebut dan mengajukan permintaan secara resmi, tahapan selanjutnya berada di Mahkamah Konstitusi.
MK bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum atau dugaan bahwa presiden maupun wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatannya.
Berdasarkan Pasal 7B ayat (4) UUD 1945, MK wajib memeriksa dan memutus perkara tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan DPR diterima.
Dalam proses ini, MK akan menilai dasar hukum dan bukti yang diajukan DPR.
Putusan MK menjadi salah satu penentu apakah proses pemberhentian dapat diteruskan ke tahapan berikutnya.
3. DPR Meneruskan Usulan kepada MPR
Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pendapat DPR terbukti sesuai ketentuan konstitusi, DPR akan kembali menggelar rapat paripurna.
Berdasarkan Pasal 7B ayat (5) UUD 1945, rapat tersebut bertujuan meneruskan usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden kepada MPR.
Dengan demikian, putusan MK yang membenarkan pendapat DPR belum menjadi keputusan akhir pemberhentian. Proses masih harus dilanjutkan melalui sidang MPR.
4. MPR Menggelar Sidang Paling Lambat 30 Hari
Setelah menerima usulan dari DPR, MPR memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan sidang guna mengambil keputusan.
Pasal 7B ayat (6) UUD 1945 mengatur bahwa MPR wajib menggelar sidang untuk memutuskan usulan tersebut paling lambat 30 hari sejak menerima usulan DPR.
Dalam sidang tersebut, MPR akan membahas usulan pemberhentian berdasarkan tahapan yang telah dilalui.
Presiden atau wakil presiden yang bersangkutan juga harus diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR.
5. Keputusan Akhir Membutuhkan Persetujuan Anggota MPR
Tahap terakhir adalah pengambilan keputusan dalam rapat paripurna MPR.
Proses ini memiliki ketentuan kuorum dan persetujuan yang diatur secara khusus dalam Pasal 7B ayat (7) UUD 1945.
Sidang paripurna MPR harus dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah seluruh anggota MPR.
Sementara itu, keputusan pemberhentian harus disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota yang hadir.
Sebelum keputusan diambil, presiden atau wakil presiden yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di hadapan sidang paripurna.
Dengan demikian, MPR menjadi lembaga yang mengambil keputusan akhir mengenai usulan pemberhentian presiden atau wakil presiden setelah seluruh tahapan konstitusional dilalui.
Apakah Gibran Langsung Dimakzulkan setelah Sidang 12 November 2026?
Rapat paripurna DPR pada Kamis, 12 November 2026, tidak secara otomatis membuat Gibran Rakabuming Raka diberhentikan dari jabatan Wakil Presiden.
Agenda tersebut merupakan tindak lanjut atas usulan Hak Menyatakan Pendapat yang diajukan oleh 120 anggota DPR dari delapan fraksi.
Proses selanjutnya bergantung pada pembahasan dan persetujuan DPR sesuai ketentuan konstitusi.
Jika DPR menyetujui pendapat tersebut dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan, perkara dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.
MK kemudian memiliki waktu paling lama 90 hari untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR.
Apabila MK membenarkan pendapat DPR, proses dapat diteruskan kepada MPR.
Lembaga tersebut wajib menggelar sidang untuk mengambil keputusan paling lambat 30 hari setelah menerima usulan pemberhentian.
Oleh karena itu, penandatanganan usulan HMP dan agenda rapat paripurna DPR merupakan bagian dari proses awal.
Keputusan akhir mengenai pemberhentian Wakil Presiden tetap harus mengikuti seluruh mekanisme yang diatur dalam UUD 1945.
