Proses selanjutnya bergantung pada pembahasan dan persetujuan DPR sesuai ketentuan konstitusi.
Jika DPR menyetujui pendapat tersebut dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan, perkara dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.
MK kemudian memiliki waktu paling lama 90 hari untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR.
Apabila MK membenarkan pendapat DPR, proses dapat diteruskan kepada MPR.
Lembaga tersebut wajib menggelar sidang untuk mengambil keputusan paling lambat 30 hari setelah menerima usulan pemberhentian.
Oleh karena itu, penandatanganan usulan HMP dan agenda rapat paripurna DPR merupakan bagian dari proses awal.
Keputusan akhir mengenai pemberhentian Wakil Presiden tetap harus mengikuti seluruh mekanisme yang diatur dalam UUD 1945.
