Berikuta adalah rincian jumlah anggota DPR dari masing-masing fraksi yang mengusulkan HMP:
- PDI Perjuangan: 14 orang.
- Partai Golkar: 11 orang.
- Partai Gerindra: 11 orang.
- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): 18 orang.
- Partai NasDem: 19 orang.
- Partai Keadilan Sejahtera (PKS): 28 orang.
- Partai Amanat Nasional (PAN): 1 orang.
- Partai Demokrat: 18 orang.
Baca Juga: BPJS Kesehatan Jakpus Gandeng Insan Pers, Edukasi Alur Pelayanan dan Layanan Darurat IGD
Jadwal Pemakzulan Gibran Kapan dan Jam Berapa?
Setelah menerima dokumen dari 120 anggota DPR, pimpinan dewan menyampaikan, usulan Hak Menyatakan Pendapat akan dibawa ke rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR.
Bamus memiliki peran dalam mengatur agenda dan jadwal kegiatan DPR. Setelah melalui tahapan tersebut, usulan HMP akan diteruskan untuk dibacakan dalam rapat paripurna.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa mengatakan, rapat paripurna terdekat akan dilaksanakan pada Kamis, 12 November 2026.
"Jadi di rapat paripurna ini akan kami teruskan. Dan berdasarkan jadwal, ya, Pak Cucun, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan," kata Saan
Berdasarkan jadwal yang tercantum dalam informasi agenda, rapat paripurna DPR RI tersebut direncanakan dimulai pukul 10.00 WIB.
Dengan demikian, informasi jadwal rapat paripurna untuk menindaklanjuti usulan HMP terkait Gibran adalah sebagai berikut:
- Hari: Kamis.
- Tanggal: 12 November 2026.
- Waktu: Pukul 10.00 WIB.
- Agenda: Menindaklanjuti usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
- Lembaga: DPR RI.
Baca Juga: Target 200 Emas Porprov Jabar 2026, Pemkot Bekasi Alokasikan Rp40 Miliar untuk Bonus Atlet
Apa Itu Hak Menyatakan Pendapat?
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional yang dimiliki DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Hak itu diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Dalam Pasal 79 ayat (4) UU MD3, DPR dapat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat terhadap sejumlah persoalan, termasuk dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden maupun dugaan bahwa pejabat tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatannya.
