Pasal 7B ayat (6) UUD 1945 mengatur bahwa MPR wajib menggelar sidang untuk memutuskan usulan tersebut paling lambat 30 hari sejak menerima usulan DPR.
Dalam sidang tersebut, MPR akan membahas usulan pemberhentian berdasarkan tahapan yang telah dilalui.
Presiden atau wakil presiden yang bersangkutan juga harus diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR.
5. Keputusan Akhir Membutuhkan Persetujuan Anggota MPR
Tahap terakhir adalah pengambilan keputusan dalam rapat paripurna MPR.
Proses ini memiliki ketentuan kuorum dan persetujuan yang diatur secara khusus dalam Pasal 7B ayat (7) UUD 1945.
Sidang paripurna MPR harus dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah seluruh anggota MPR.
Sementara itu, keputusan pemberhentian harus disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota yang hadir.
Sebelum keputusan diambil, presiden atau wakil presiden yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di hadapan sidang paripurna.
Dengan demikian, MPR menjadi lembaga yang mengambil keputusan akhir mengenai usulan pemberhentian presiden atau wakil presiden setelah seluruh tahapan konstitusional dilalui.
Apakah Gibran Langsung Dimakzulkan setelah Sidang 12 November 2026?
Rapat paripurna DPR pada Kamis, 12 November 2026, tidak secara otomatis membuat Gibran Rakabuming Raka diberhentikan dari jabatan Wakil Presiden.
Agenda tersebut merupakan tindak lanjut atas usulan Hak Menyatakan Pendapat yang diajukan oleh 120 anggota DPR dari delapan fraksi.
