Selain itu, rapat paripurna tersebut harus dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah seluruh anggota DPR.
Artinya, jumlah 120 anggota yang telah menandatangani usulan HMP belum otomatis menjadi keputusan resmi DPR untuk membawa perkara ke Mahkamah Konstitusi.
Persetujuan dalam rapat paripurna tetap harus memenuhi persyaratan konstitusional.
2. Pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi
Apabila DPR menyetujui pendapat tersebut dan mengajukan permintaan secara resmi, tahapan selanjutnya berada di Mahkamah Konstitusi.
MK bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum atau dugaan bahwa presiden maupun wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatannya.
Berdasarkan Pasal 7B ayat (4) UUD 1945, MK wajib memeriksa dan memutus perkara tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan DPR diterima.
Dalam proses ini, MK akan menilai dasar hukum dan bukti yang diajukan DPR.
Putusan MK menjadi salah satu penentu apakah proses pemberhentian dapat diteruskan ke tahapan berikutnya.
3. DPR Meneruskan Usulan kepada MPR
Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pendapat DPR terbukti sesuai ketentuan konstitusi, DPR akan kembali menggelar rapat paripurna.
Berdasarkan Pasal 7B ayat (5) UUD 1945, rapat tersebut bertujuan meneruskan usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden kepada MPR.
Dengan demikian, putusan MK yang membenarkan pendapat DPR belum menjadi keputusan akhir pemberhentian. Proses masih harus dilanjutkan melalui sidang MPR.
4. MPR Menggelar Sidang Paling Lambat 30 Hari
Setelah menerima usulan dari DPR, MPR memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan sidang guna mengambil keputusan.
