Dalam konteks usulan terhadap Gibran, para pengusul menyampaikan pendapat bahwa Wakil Presiden tersebut tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden.
Pendapat itu menjadi dasar yang mereka ajukan agar DPR menindaklanjuti persoalan melalui mekanisme kelembagaan.
Namun, pengajuan HMP tidak serta-merta membuat pejabat yang bersangkutan kehilangan jabatannya.
Usulan tersebut masih harus melewati pembahasan dan persetujuan sesuai aturan yang berlaku.
Karena itu, rapat paripurna DPR pada 12 November 2026 menjadi salah satu tahapan yang perlu diperhatikan untuk mengetahui kelanjutan usulan tersebut.
Tahapan Pemakzulan Gibran Berdasarkan UUD 1945
Proses pemberhentian presiden maupun wakil presiden telah diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Ketentuan tersebut mengatur alasan pemberhentian sekaligus mekanisme yang harus dilalui oleh lembaga negara terkait.
Secara konstitusional, proses tersebut melibatkan DPR sebagai pihak yang menyampaikan pendapat, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memeriksa dan memutus pendapat DPR, serta MPR sebagai lembaga yang mengambil keputusan akhir.
Berikut adalah tahapan yang harus dilalui apabila usulan pemakzulan Gibran berlanjut.
1. Pembahasan dan Persetujuan di DPR
Tahap awal berlangsung di DPR melalui pengajuan Hak Menyatakan Pendapat.
Usulan tersebut harus diproses sesuai mekanisme internal DPR, termasuk pembahasan dan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.
Berdasarkan Pasal 7B ayat (3) UUD 1945, pengajuan permintaan DPR kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan apabila memperoleh dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna.
