POSKOTA.CO.ID - Isu mengenai kemungkinan mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi perhatian publik hingga Rabu, 10 November 2026.
Kabar tersebut mencuat di tengah polemik putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan ijazah yang digunakan Gibran sebagai salah satu persyaratan pencalonan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Gibran diisukan akan mengundurkan diri pada Rabu sore, 10 November 2026, apabila DPR menyatakan bakal memulai proses pemakzulan dalam sidang yang digelar pada hari yang sama.
Sebelum isu mengenai kemungkinan pengunduran diri Gibran mencuat, sejumlah kader PSI yang menduduki jabatan di pemerintahan Presiden Prabowo lebih dahulu menyampaikan keputusan keluar dari partai.
Keputusan itu disampaikan secara berurutan pada Selasa, 9 November 2026 kemarin.
Mantan Ketua Umum PSI Giring Ganesha menjadi salah satu tokoh yang menyatakan mundur sebagai kader. Saat ini, Giring diketahui menjabat sebagai Wakil Menteri Kebudayaan.
Keputusan serupa juga disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Namun, Raja Juli melepas jabatan sebagai Sekretaris Jenderal PSI dengan alasan ingin memberikan perhatian penuh terhadap tugasnya sebagai pembantu Presiden Prabowo.
Selain Giring dan Raja Juli, pendiri PSI yang kini menjabat Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Isyana Bagoes Oka, juga menyatakan keluar dari partai tersebut.
Mundurnya sejumlah tokoh tersebut menjadi perhatian karena PSI selama ini dikenal sebagai partai yang memiliki kedekatan politik dengan Gibran.
Meski demikian, keputusan masing-masing tokoh untuk meninggalkan partai tidak serta-merta membuktikan adanya keterkaitan dengan isu pengunduran diri Gibran.
Di sisi lain, DPR dijadwalkan menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka.
Pembahasan tersebut direncanakan masuk dalam agenda sidang paripurna pembukaan DPR setelah lembaga legislatif menyelesaikan masa reses.
Pimpinan DPR menyampaikan bahwa putusan MA mengenai Gibran akan menjadi salah satu hal yang dibahas dalam sidang.
Usulan tersebut disebut berasal dari organisasi masyarakat sipil serta anggota DPR dari sejumlah fraksi.
Sebelum perkara tersebut diputus MA, Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah menyoroti dokumen pendidikan Gibran.
Dalam proses pemeriksaan sebelumnya, MK menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA yang bersangkutan, baik ketika menempuh pendidikan di Singapura maupun Australia.
Perkembangan perkara tersebut kemudian menjadi salah satu alasan munculnya desakan dari sejumlah pihak agar persoalan persyaratan pencalonan Gibran ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional.
Lantas, siapa sosok yang berpeluang menggantikan Gibran Rakabuming apabila resmi mundur dari jabatan Wakil Presiden?
Bagaimana mekanisme pengisian kursi Wakil Presiden berdasarkan UUD 1945 dan berapa lama proses pemilihannya harus diselesaikan?
Simak penjelasan mengenai aturan konstitusi dan nama-nama yang mencuat dalam bursa pengganti Gibran berikut ini.
Sosok Pengganti Gibran Jika Resmi Mundur Siapa?
Secara konstitusional, mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Di tengah spekulasi mengenai masa depan Gibran, nama Sufmi Dasco Ahmad tengah menjadi perhatian publik belakangan ini.
Pada 4 November 2026, beredar narasi di media sosial yang menyebutkan Gibran akan dimakzulkan pada pekan berikutnya dan Dasco bakal menggantikannya sebagai Wakil Presiden.
Namun, Dasco telah membantah kabar tersebut melalui akun media sosial pribadinya.
Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra itu bahkan menduga narasi yang mengaitkan namanya dengan posisi Wakil Presiden merupakan upaya untuk mengalihkan perhatian publik dari persoalan lain.
“Ada upaya pengalihan isu dari hot isu penyadapan ilegal menjadi Dasco akan jadi cawapres,” kata Dasco melalui akun X pribadinya @bang_dasco, Rabu, 4 November 2026 kemarin.
Selain Dasco, nama Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga ikut terseret dalam perbincangan mengenai kemungkinan pengisian jabatan Wakil Presiden.
Spekulasi tersebut muncul setelah Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, menyampaikan opini pribadinya melalui unggahan di media sosial X.
Dalam unggahannya, Jansen menyebut Gibran seharusnya mengundurkan diri atau diberhentikan melalui mekanisme Pasal 7A UUD 1945 menyusul putusan Mahkamah Agung.
Bestari menyindir Partai Demokrat agar tidak terburu-buru berharap AHY mendapatkan posisi Wakil Presiden.
Namun, politikus Partai Demokrat Andi Arief menepis anggapan bahwa AHY sedang mengincar posisi tersebut.
“AHY dituduh PSI akan menjadi Wapres, tentu wajar kalau memang ada kesempatan memimpin Indonesia AHY harus siap. Tetapi, tidak sekarang, AHY akan memilih jalan berkompetisi melalui Pemilu yang ‘baik’ setelah era Pak Prabowo,” ujar Andi dalam cuitan pribadinya di akun X @Andiarief beberapa Waktu ini.
Baca Juga: Harga Emas Perhiasan 24K Hari Ini 10 November 2026 Meroket: Tembus Rp2,355 Juta per Gram
Bagaimana Mekanisme Pemakzulan Wakil Presiden Menurut UUD 1945?
Terlepas dari nama-nama yang beredar, pemberhentian Wakil Presiden memiliki prosedur konstitusional yang harus dipenuhi.
UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden melalui Pasal 7A dan Pasal 7B.
Dalam Pasal 7A, Presiden maupun Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Pelanggaran tersebut meliputi pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden maupun Wakil Presiden.
Sementara itu, Pasal 7B mengatur tahapan pengajuan usul pemberhentian tersebut.
Secara garis besar, mekanismenya melibatkan tiga lembaga negara, yakni DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Berikut tahapan mekanisme pemakzulan Presiden atau Wakil Presiden berdasarkan UUD 1945:
DPR mengajukan usulan pemberhentian: DPR terlebih dahulu menggunakan fungsi pengawasan dan hak menyatakan pendapat untuk mengajukan dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden.
Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan: Usulan DPR harus terlebih dahulu diperiksa dan diputus oleh MK untuk menentukan apakah dugaan pelanggaran tersebut terbukti secara hukum.
DPR melanjutkan usulan kepada MPR: Apabila MK membenarkan pendapat DPR, lembaga legislatif dapat meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.
MPR menggelar sidang paripurna: MPR kemudian membahas usulan pemberhentian dengan memberikan kesempatan kepada Presiden atau Wakil Presiden untuk menyampaikan penjelasan.
MPR mengambil keputusan: Pemberhentian hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan kuorum dan persetujuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7B UUD 1945.
Dengan demikian, pembahasan putusan MA di DPR tidak otomatis berarti Gibran langsung diberhentikan dari jabatannya.
Masih terdapat tahapan konstitusional yang harus dilalui sebelum keputusan pemberhentian dapat ditetapkan.
Lebih lanjut, apabila jabatan Wakil Presiden benar-benar kosong, ketentuan pengisiannya mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Pasal tersebut berbunyi:
"Jika terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden."
Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan.
Pertama, Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR.
Kedua, MPR menjadi lembaga yang berwenang menentukan satu nama untuk mengisi jabatan tersebut.
Ketiga, pemilihan harus diselenggarakan paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Dengan demikian, apabila Gibran benar-benar mundur atau diberhentikan melalui mekanisme konstitusional, posisi Wakil Presiden tidak otomatis diberikan kepada Dasco, AHY, ataupun tokoh politik lainnya.
Nama pengganti tetap bergantung pada dua calon yang diajukan Presiden dan keputusan MPR.
Hingga terdapat keputusan resmi mengenai status jabatan Gibran, pembicaraan mengenai sosok pengganti masih sebatas spekulasi politik.
