POSKOTA.CO.ID - Enam orang saksi dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto resmi mengajukan permohonan pelindungan ke Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK). Perkara yang tengah ditangani Bareskrim Polri ini menyedot perhatian publik setelah turut menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Ketua LPSK, Achmadi, mengonfirmasi bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan penelaahan mendalam atas permohonan tersebut, termasuk menjalin koordinasi langsung dengan tim penyidik Bareskrim Polri.
"Permohonan tersebut masih dalam tahap penelaahan. LPSK juga telah berkoordinasi dengan penyidik Bareskrim Polri yang menangani perkara tersebut," kata Achmadi dalam keterangan resminya, Selasa, 10 November 2026.
Achmadi menjelaskan, penelaahan dilakukan untuk mengukur seberapa mendesak pelindungan yang dibutuhkan para saksi. Pihaknya mencermati sejumlah faktor utama, mulai dari bobot keterangan saksi, kondisi psikis/fisik, hingga tingkat ancaman dan kerentanan yang berpotensi membahayakan keselamatan mereka.
Baca Juga: Alasan Prabowo Panggil 10 Mantan Kapolri Apa? Jadi Sorotan di Tengah Kasus Penyadapan
Langkah penelaahan ini mendasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.
“Pelindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana,” ujar Achmadi.
Ia menambahkan, evaluasi komprehensif ini krusial agar para saksi dapat memberikan kesaksian secara jujur dan bebas dari rasa intimidasi selama proses hukum berjalan.
Mengingat penyidikan di Bareskrim Polri masih terus berkembang, LPSK tidak menutup kemungkinan adanya penambahan jumlah saksi yang meminta pelindungan di kemudian hari.
"LPSK akan mencermati seluruh aspek dalam permohonan tersebut sebelum menentukan bentuk pelindungan yang tepat untuk diberikan," pungkasnya.
