Di sisi lain, DPR dijadwalkan menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka.
Pembahasan tersebut direncanakan masuk dalam agenda sidang paripurna pembukaan DPR setelah lembaga legislatif menyelesaikan masa reses.
Pimpinan DPR menyampaikan bahwa putusan MA mengenai Gibran akan menjadi salah satu hal yang dibahas dalam sidang.
Usulan tersebut disebut berasal dari organisasi masyarakat sipil serta anggota DPR dari sejumlah fraksi.
Sebelum perkara tersebut diputus MA, Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah menyoroti dokumen pendidikan Gibran.
Dalam proses pemeriksaan sebelumnya, MK menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA yang bersangkutan, baik ketika menempuh pendidikan di Singapura maupun Australia.
Perkembangan perkara tersebut kemudian menjadi salah satu alasan munculnya desakan dari sejumlah pihak agar persoalan persyaratan pencalonan Gibran ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional.
Lantas, siapa sosok yang berpeluang menggantikan Gibran Rakabuming apabila resmi mundur dari jabatan Wakil Presiden?
Bagaimana mekanisme pengisian kursi Wakil Presiden berdasarkan UUD 1945 dan berapa lama proses pemilihannya harus diselesaikan?
Simak penjelasan mengenai aturan konstitusi dan nama-nama yang mencuat dalam bursa pengganti Gibran berikut ini.
Sosok Pengganti Gibran Jika Resmi Mundur Siapa?
Secara konstitusional, mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Di tengah spekulasi mengenai masa depan Gibran, nama Sufmi Dasco Ahmad tengah menjadi perhatian publik belakangan ini.
