JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pemerintah pusat dan DPR RI telah menyepakati peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Kebijakan ini dijadwalkan berlaku secara bertahap mulai 1 Januari 2027.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan masih menunggu keputusan final terkait penerapan kebijakan tersebut di wilayahnya.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengungkapkan bahwa Pemprov DKI saat ini masih mengkaji kesiapan dan mekanisme pengangkatan status para pegawai honorer tersebut.
"Untuk PPPK nanti kami kaji ya karena belum keputusannya, tentunya kami masih menunggu secara final untuk itu," ujar Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Baca Juga: Pengalihan Guru PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh Waktu Mulai 2027, Ini Skema dan Aturannya
Sebelumnya, kesepakatan pengangkatan status PPPK ini dicapai dalam rapat koordinasi finalisasi antara pemerintah dan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 6 November 2026.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa kebijakan ini berlaku lintas profesi. Tidak hanya menyasar tenaga pendidik dan dosen, peningkatan status juga berlaku untuk tenaga kesehatan, petugas Pemadam Kebakaran (Damkar), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), hingga tenaga teknis dan pelayanan lainnya.
Menariknya, skema baru ini juga membuka peluang karier yang lebih luas. Pemerintah memberikan kesempatan bagi PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2027 mendatang.
Guna mengakomodasi para pegawai senior, pemerintah juga sedang mempertimbangkan pengaturan khusus bagi mereka yang terbentur kendala administratif, termasuk pembatasan usia.
Saat ini, para tenaga honorer dan PPPK di lingkungan Pemprov DKI Jakarta masih harus menunggu hasil kajian daerah serta petunjuk teknis resmi dari pemerintah pusat sebelum aturan baru ini resmi diberlakukan. (M4)
