POSKOTA.CO.ID - Pemerintah kembali menyalurkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 untuk membantu menjaga daya beli pekerja. Namun, penyaluran subsidi upah alokasi tiga bulan ini dipastikan tidak menyasar kelompok pekerja kelas menengah, melainkan diprioritaskan bagi pekerja berpenghasilan rendah yang memenuhi kriteria kelayakan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa skema BSU difokuskan untuk menjaga bantalan ekonomi pekerja berpenghasilan di batas bawah, bukan kelas menengah.
Dalam keterangannya kepada awak media, Airlangga menjelaskan, pemerintah menyiapkan skema bantuan lain bagi pekerja kelas menengah, yaitu berupa insentif Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (PPh DTP).
"Kelas menengah untuk insentifnya ya PPh DTP, PPh ditanggung pemerintah kan sampai gaji Rp10 juta," tambahnya dikutip Selasa, 10 November 2026.
Baca Juga: Bagaimana Cara Mendapatkan BSU 2026? Kemnaker Ungkap Pekerja Tak Perlu Mendaftar
Ia juga menegaskan bahwa seluruh pekerja yang memenuhi syarat batas gaji akan mendapatkan hak bantuan subsidi upah sesuai dengan pendataan yang berjalan.
"Pokoknya semua yang di bawah Rp3 juta itu akan diberikan BSU. Sekarang datanya masih divalidasi di Kemenaker," kata Airlangga.
Syarat Wajib Penerima BSU 2026 Rp900 Ribu
Untuk alokasi tahun 2026, penerima BSU akan mendapatkan total bantuan sebesar Rp900.000 dari alokasi 3 bulan atau per bulannya sebesar Rp300.000.
Berdasarkan ketentuan resmi Kemnaker, berikut syarat dan kriteria wajib bagi pekerja yang berhak menerima dana bantuan tersebut:
Baca Juga: Apakah Penerima PKH Bisa Terima BSU 2026? Ini Ketentuannya
- Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP yang valid dan terdata.
- Terdaftar sebagai peserta aktif kategori Penerima Upah (PU) BPJS Ketenagakerjaan setidaknya sampai dengan bulan Agustus 2026.
- Memiliki gaji atau upah paling banyak sebesar Rp3.500.000 per bulan. Bagi pekerja di wilayah dengan UMP/UMK lebih tinggi dari Rp3,5 juta, batas gaji disesuaikan dengan aturan pembulatan UMK setempat.
- Tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS/PPPK), prajurit TNI, maupun anggota Polri.
- Diutamakan bagi pekerja yang belum menerima bantuan sosial lain dari pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH).
Cara Cek Status Penerima BSU Lewat Portal Resmi Kemnaker
Pekerja yang memenuhi syarat di atas dapat memantau status penetapan dan penyaluran BSU 2026 secara mandiri melalui beberapa saluran resmi:
- Kunjungi portal bsu.kemnaker.go.id, buat akun atau log in, lalu lengkapi profil diri untuk melihat pemberitahuan status penerima.
- Akses aplikasi JMO milik BPJS Ketenagakerjaan untuk mengecek keaktifan kepesertaan dan informasi verifikasi BSU.
- Untuk pekerja yang pencairannya dialokasikan melalui PT Pos Indonesia, pemantauan dapat dilakukan langsung lewat aplikasi PosPay.
