UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden melalui Pasal 7A dan Pasal 7B.
Dalam Pasal 7A, Presiden maupun Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Pelanggaran tersebut meliputi pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden maupun Wakil Presiden.
Sementara itu, Pasal 7B mengatur tahapan pengajuan usul pemberhentian tersebut.
Secara garis besar, mekanismenya melibatkan tiga lembaga negara, yakni DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Berikut tahapan mekanisme pemakzulan Presiden atau Wakil Presiden berdasarkan UUD 1945:
DPR mengajukan usulan pemberhentian: DPR terlebih dahulu menggunakan fungsi pengawasan dan hak menyatakan pendapat untuk mengajukan dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden.
Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan: Usulan DPR harus terlebih dahulu diperiksa dan diputus oleh MK untuk menentukan apakah dugaan pelanggaran tersebut terbukti secara hukum.
DPR melanjutkan usulan kepada MPR: Apabila MK membenarkan pendapat DPR, lembaga legislatif dapat meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.
MPR menggelar sidang paripurna: MPR kemudian membahas usulan pemberhentian dengan memberikan kesempatan kepada Presiden atau Wakil Presiden untuk menyampaikan penjelasan.
MPR mengambil keputusan: Pemberhentian hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan kuorum dan persetujuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7B UUD 1945.
Dengan demikian, pembahasan putusan MA di DPR tidak otomatis berarti Gibran langsung diberhentikan dari jabatannya.
