Masih terdapat tahapan konstitusional yang harus dilalui sebelum keputusan pemberhentian dapat ditetapkan.
Lebih lanjut, apabila jabatan Wakil Presiden benar-benar kosong, ketentuan pengisiannya mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Pasal tersebut berbunyi:
"Jika terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden."
Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan.
Pertama, Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR.
Kedua, MPR menjadi lembaga yang berwenang menentukan satu nama untuk mengisi jabatan tersebut.
Ketiga, pemilihan harus diselenggarakan paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Dengan demikian, apabila Gibran benar-benar mundur atau diberhentikan melalui mekanisme konstitusional, posisi Wakil Presiden tidak otomatis diberikan kepada Dasco, AHY, ataupun tokoh politik lainnya.
Nama pengganti tetap bergantung pada dua calon yang diajukan Presiden dan keputusan MPR.
Hingga terdapat keputusan resmi mengenai status jabatan Gibran, pembicaraan mengenai sosok pengganti masih sebatas spekulasi politik.
