POSKOTA.CO.ID - Kompolnas mendesak Mabes Polri untuk mentransparansikan penanganan kasus dugaan penyadapan yang menyeret nama-nama tokoh-tokoh penting, mulai dari Presiden Prabowo Subianto hingga mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Keterbukaan dinilai krusial agar spekulasi liar di masyarakat tidak merusak proses penegakan hukum.
Komisioner Kompolnas, Mohammad Choirul Anam, menegaskan bahwa publik berhak mengetahui perkembangan terkini penanganan perkara tersebut.
Menurutnya, penjelasan resmi dari kepolisian sangat diperlukan untuk mengklarifikasi berbagai potongan informasi yang beredar liar di media sosial.
Baca Juga: Seret Nama Mantan Kapolri, 6 Saksi Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Minta Perlindungan LPSK
"Saya kira memang proses ini harus terbuka, harus transparan, seperti apa yang dijanjikan oleh rekan-rekan di kepolisian," tegas Anam kepada awak media, Selasa, 10 November 2026.
Anam menyoroti dinamika di media sosial saat ini yang diwarnai kabar simpang siur dan narasi terputus. Jika kondisi ini dibiarkan tanpa penjelasan resmi yang akuntabel, ia khawatir proses penegakan hukum di lapangan justru akan dirugikan.
"Kami berharap tim ini bisa menjelaskan sedetail mungkin sehingga fakta-fakta atau peristiwa yang berseliweran di publik menjadi satu peristiwa yang memang benar," bebernya.
Guna menjaga kepercayaan publik, Kompolnas meminta kepolisian menyampaikan pembaruan informasi secara berkala. Hal ini mencakup tahapan penanganan perkara hingga substansi fakta hukum yang telah ditemukan penyidik.
Baca Juga: Alasan Prabowo Panggil 10 Mantan Kapolri Apa? Jadi Sorotan di Tengah Kasus Penyadapan
Langkah ini penting untuk menjawab kepastian hukum, terutama bagi pihak-pihak yang merasa menjadi target penyadapan.
