JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Pemprov DKI Jakarta dan Mabes TNI meluruskan isu liar di media sosial yang menyebut ibu kota berada dalam kondisi Siaga 1. Narasi tersebut mencuat seiring beredarnya kabar pengerahan puluhan ribu personel TNI ke wilayah Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, hingga Kamis, 5 November 2026 dirinya tidak pernah menerima koordinasi atau pemberitahuan resmi terkait penetapan status Siaga 1.
Pramono memastikan, aktivitas pemerintahan dan koordinasi lintas instansi di Balai Kota tetap berjalan normal tanpa indikasi kegentingan.
“Sebab sebagai gubernur, kalau ada Siaga 1 pasti saya dikoordinasikan. Namun sampai hari ini tidak ada, kita rapat pun berjalan baik-baik saja,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis.
Baca Juga: Antisipasi Hujan Ekstrem, Pramono Anung Minta Seluruh Stakeholder Jakarta Siap-Siap
Spekulasi mengenai kondisi keamanan Ibu Kota ini mulai memuncak usai beredar kabar pengerahan sekitar 20.980 personel TNI Angkatan Laut (AL).
Langkah tersebut merujuk pada Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR/96/2026 tertanggal 2 November 2026, yang kemudian ditafsirkan publik secara liar di media sosial.
Menanggapi spekulasi tersebut, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menegaskan bahwa pengerahan prajurit merupakan bagian dari prosedur kesiapsiagaan rutin untuk menjalankan tugas negara.
Nas meluruskan bahwa tingkat kesiagaan yang berlaku saat ini adalah Siaga 3, alias dalam kondisi normal.
Baca Juga: TNI Kerahkan Ribuan Personel ke Jakarta, Pramono Anung: Pemprov DKI Dukung Pengamanan
“Siaga 3 merupakan tingkat dasar, sementara Siaga 1 merupakan tingkatan tertinggi yang hanya diterapkan saat terjadi kondisi darurat atau eskalasi krisis tertentu,” ucap Nas.
Dengan demikian, mobilisasi personel TNI ke Jakarta merupakan langkah antisipasi operasional standar dan bukan pertanda bahaya atau peningkatan status keamanan menjadi Siaga 1. (M4)
