POSKOTA.CO.ID - Sosok Gadi Eisenkot menjadi tokoh yang tengah mendapat perhatian dalam pemilihan umum (Pemilu) Israel pada Selasa, 27 Oktober 2026.
Mantan Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF) itu muncul sebagai salah satu penantang utama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melalui Partai Yashar yang berhaluan tengah.
Kemunculan Eisenkot menjadi perhatian karena latar belakangnya berbeda dari Netanyahu.
Jika Netanyahu dikenal sebagai politikus senior yang telah lama mendominasi pemerintahan Israel, Eisenkot menghabiskan sebagian besar kariernya di lingkungan militer sebelum terjun ke politik pada 2022.
Persaingan keduanya semakin menjadi sorotan setelah pembaruan hasil exit poll pada Rabu pagi, 28 Oktober 2026, memperlihatkan perolehan kursi yang ketat.
Dilansir AFP, Channel 11 dan Channel 13 memproyeksikan blok Netanyahu dan blok oposisi pimpinan Eisenkot masing-masing memperoleh 51 kursi di Knesset.
Sementara itu, Channel 12 memberikan proyeksi berbeda dengan menempatkan blok Eisenkot sedikit di atas kubu Netanyahu.
Meski demikian, hasil tersebut belum menjadi penetapan resmi pemenang pemilu.
Kedua blok utama juga belum mencapai 61 kursi yang diperlukan untuk mengamankan mayoritas di parlemen Israel.
Karena itu, pembentukan koalisi dan negosiasi dengan partai-partai lain akan menjadi bagian penting dalam menentukan pemerintahan berikutnya.
Lantas, Gadi Eisenkot siapa, bagaimana perjalanan kariernya sebelum menjadi penantang Netanyahu, dan apa saja janji kampanyenya dalam Pemilu Israel 2026? Berikut profil dan rekam jejaknya.
Baca Juga: Update Harga Emas Perhiasan Hari Ini Oktober 2026 Naik lagi: Termurah Rp435.000 per Gram
Gadi Eisenkot Siapa?
Gadi Eisenkot merupakan mantan Kepala Staf IDF yang memimpin militer Israel pada 2015 hingga 2019.
Ia kemudian memasuki dunia politik dan mendirikan Partai Yashar pada September 2025 setelah meninggalkan Partai Persatuan Nasional yang dipimpin Benny Gantz.
Yashar merupakan partai berhaluan tengah yang mengusung agenda keamanan nasional, perbaikan tata kelola pemerintahan, pendidikan publik, serta pengurangan kesenjangan sosial.
Partai tersebut juga menekankan pentingnya pelayanan militer atau nasional bagi warga Israel sesuai kerangka hukum yang berlaku.
Eisenkot memosisikan dirinya sebagai calon pemimpin yang dapat menyatukan masyarakat setelah bertahun-tahun menghadapi ketegangan politik dan konflik bersenjata.
Ketika meluncurkan kampanyenya pada Juni 2026, dia berjanji menjadi perdana menteri bagi seluruh warga Israel dan mendorong terbentuknya pemerintahan yang lebih menyatukan.
Selain itu, Eisenkot sendiri lahir di Tiberias pada 1960 dari keluarga keturunan imigran Maroko dan dibesarkan di Tiberias serta Eilat.
Latar belakang tersebut berbeda dari Netanyahu, yang berasal dari keluarga dengan sejarah panjang dalam kehidupan politik dan intelektual Israel.
Sebelum terjun ke dunia politik, Eisenkot diketahui menghabiskan sekitar empat dekade dalam karier militer.
Dirinya bergabung dengan Brigade Golani pada 1978 dan meniti perjalanan dari prajurit hingga menduduki jabatan tertinggi di IDF.
Selama bertugas, Eisenkot pernah memimpin sejumlah satuan dan menempati berbagai posisi strategis, termasuk komandan Komando Utara, kepala Direktorat Operasi, serta wakil kepala staf militer.
Kemudian, pada 2015, Netanyahu menunjuk Eisenkot sebagai Kepala Staf IDF ke-21.
Ia menduduki jabatan itu hingga 2019, mengawasi militer Israel dalam periode yang diwarnai tantangan keamanan regional.
Kemudian, Eisenkot mulai memasuki dunia politik pada 2022 ketika bergabung dengan Benny Gantz dalam Partai Persatuan Nasional.
Setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, Eisenkot dan Gantz bergabung dengan kabinet perang yang dibentuk Netanyahu.
Keduanya terlibat dalam pembahasan strategi Israel selama perang di Gaza.
Namun, hubungan politik tersebut tidak berlangsung tanpa perbedaan. Pada Juni 2024, Eisenkot dan Gantz meninggalkan pemerintahan perang.
Eisenkot mengkritik tidak adanya strategi yang jelas untuk masa setelah perang dan menilai pemerintah perlu menetapkan arah politik serta keamanan yang lebih terukur.
Keputusan itu memperkuat posisinya sebagai tokoh yang mengkritik kepemimpinan Netanyahu dari dalam lingkaran politik Israel.
Dirinya lalu meninggalkan Partai Persatuan Nasional dan mendirikan Yashar pada September 2025.
Baca Juga: Jadwal Demo Hari Ini 28 Oktober 2026 di Jakarta: di Mana dan Jam Berapa?
Apa Janji Kampanye Gadi Eisenkot?
Program Eisenkot melalui Partai Yashar tidak hanya berfokus pada persoalan militer.
Pihaknya juga mengajukan sejumlah agenda untuk mengubah kebijakan dalam negeri dan memperbaiki hubungan pemerintah dengan masyarakat.
Berikut beberapa janji kampanye yang menjadi sorotan dalam Pemilu Israel 2026.
1. Membentuk Komisi Penyelidikan atas Serangan 7 Oktober
Salah satu janji utama Eisenkot adalah membentuk komisi penyelidikan negara untuk mengusut kegagalan yang memungkinkan serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 terjadi.
Serangan tersebut menjadi salah satu peristiwa paling menentukan dalam politik dan keamanan Israel.
Selain menimbulkan korban jiwa, serangan itu diikuti perang berkepanjangan yang memicu perdebatan mengenai strategi militer, nasib sandera, dan tanggung jawab para pejabat.
Eisenkot menilai penyelidikan diperlukan untuk mengidentifikasi kegagalan dan menentukan pihak yang bertanggung jawab.
Agenda ini sekaligus menempatkan akuntabilitas pemerintah sebagai salah satu pembeda utama kampanyenya.
Pembentukan komisi penyelidikan negara juga menjadi isu yang diperdebatkan di Israel.
Eisenkot mendorong penyelidikan resmi, sementara Netanyahu menghadapi kritik dari pihak-pihak yang menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas kegagalan sebelum serangan tersebut.
2. Menerapkan Kewajiban Wajib Militer dan Pelayanan Nasional yang Lebih Luas
Eisenkot juga mendorong kebijakan pelayanan militer atau nasional yang berlaku lebih luas bagi warga Israel.
Program Yashar menekankan prinsip bahwa setiap warga negara harus menjalankan pelayanan sesuai kerangka hukum.
Kebijakan tersebut menjadi isu sensitif karena sebagian komunitas Yahudi ultra-Ortodoks atau Haredi selama ini memperoleh pengecualian tertentu dari wajib militer.
Perdebatan mengenai pengecualian tersebut semakin mengemuka di tengah kebutuhan militer Israel akan personel selama konflik.
Eisenkot ingin mengubah sistem tersebut agar beban pelayanan nasional tidak hanya ditanggung oleh kelompok tertentu.
Dirinya juga mengusulkan peningkatan dukungan bagi prajurit wajib militer dan pasukan cadangan.
Dalam rincian program yang diberitakan media Israel, Yashar mengusulkan sanksi bagi penghindaran kewajiban pelayanan serta insentif bagi warga yang menjalankannya.
Partai tersebut juga menyebut adanya ruang pengecualian terbatas bagi sebagian pelajar agama, sehingga penerapan prinsip pelayanan untuk semua tidak berarti seluruh pengecualian akan dihapus tanpa batas.
3. Memulihkan Kepercayaan Publik dan Menyatukan Masyarakat
Eisenkot menggambarkan dirinya sebagai calon pemimpin yang ingin mengurangi perpecahan politik dan sosial di Israel.
Pihaknya juga mengkritik kondisi pemerintahan yang menurutnya memperdalam ketegangan di tengah masyarakat.
Dalam peluncuran kampanye, dia menyatakan ingin menjadi perdana menteri bagi seluruh warga Israel.
Yashar juga menempatkan pendidikan publik sebagai salah satu sarana untuk memperkuat kohesi sosial.
Partai itu mengusulkan penguatan sistem pendidikan negara dan kebijakan yang bertujuan mengurangi kesenjangan kesempatan.
Meski demikian, kemampuan merealisasikan agenda tersebut akan bergantung pada dukungan parlemen, anggaran, serta kesepakatan dengan partai-partai yang mungkin bergabung dalam koalisi.
4. Mengurangi Beban Ekonomi dan Biaya Hidup
Selain keamanan, Yashar membawa agenda ekonomi yang menargetkan kelompok pekerja, kelas menengah, dan generasi muda.
Partai tersebut mengusulkan langkah untuk menekan biaya hidup serta meningkatkan persaingan di pasar.
Salah satu pendekatannya adalah mengurangi hambatan impor dan meninjau struktur pasar yang terkonsentrasi pada sejumlah sektor.
Tujuannya adalah memperluas pilihan konsumen dan mendorong persaingan harga.
Yashar juga menyampaikan gagasan mengenai dukungan bagi warga yang bekerja dan menjalankan pelayanan militer, termasuk melalui kebijakan bantuan perumahan dan subsidi penitipan anak.
Dalam program yang diberitakan menjelang pemilu, partai tersebut turut menyoroti peningkatan kesejahteraan prajurit wajib militer.
Agenda ekonomi ini memperluas tawaran politik Eisenkot di luar isu pertahanan.
Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut akan membutuhkan perincian anggaran dan dukungan legislatif jika Yashar masuk ke pemerintahan.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Kian Dituntut Kejujuran, Jangan Tutupi Kepalsuan
Bagaimana Sikap Eisenkot terhadap Iran, Lebanon, dan Palestina?
Meskipun mengusung perubahan kepemimpinan dan akuntabilitas, Eisenkot bukan tokoh yang menawarkan pelunakan menyeluruh dalam kebijakan keamanan Israel.
Sebagai mantan Kepala Staf IDF, ia dikenal memiliki pandangan keras terhadap ancaman militer.
Dia mendukung tindakan militer terhadap Hamas dan menekankan pentingnya menjaga kemampuan pertahanan Israel.
Dalam isu Lebanon, ia mendukung langkah keamanan untuk menghadapi Hezbollah serta keterlibatan mitra internasional dalam menghadapi ancaman tersebut.
Eisenkot juga menolak pembentukan negara Palestina dalam kondisi saat ini.
Sikap itu menempatkannya berbeda dari sebagian tokoh oposisi yang lebih terbuka terhadap gagasan negara Palestina sebagai bagian dari penyelesaian konflik.
Dalam wawancara dengan The Jerusalem Post, Eisenkot mengungkapkan pembentukan negara Palestina tidak relevan setelah serangan 7 Oktober.
Namun, ia juga membandingkan kemungkinan peran Otoritas Palestina dengan berlanjutnya pemerintahan Hamas, jika hanya dua pilihan tersebut yang tersedia.
Posisi itu menunjukkan bahwa pandangannya mengenai isu Palestina berkaitan erat dengan pertimbangan keamanan.
Dengan demikian, persaingan Eisenkot dan Netanyahu tidak dapat dipahami sebagai pertentangan sederhana antara kebijakan keamanan keras dan lunak.
Keduanya memiliki sejumlah kesamaan dalam penekanan terhadap keamanan nasional, tetapi berbeda dalam pendekatan pemerintahan, akuntabilitas, serta strategi politik.
