Oleh : Joko Lestari
POSKOTA.CO.ID – Beredar kabar Nusron Wahid telah mengundurkan diri kepengurusan DPP Partai Golkar.
Diberitakan, pengunduran diri Nusron sebagai pengurus DPP Golkar ini sudah dilakukan cukup lama, sekitar enam bulan lalu kepada Ketum DPP Golkar, Bahlil Lahadalia.
Sebelumnya Nusron tercatat sebagai Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian DPP Partai Golkar.
“Jadi mengundurkan diri sebagai pengurus DPP Partai Golkar, tetapi tetap menjadi anggota atau kader biasa di Partai Golkar. Itu yang diberitakan,” ujar bung Heri mengawali obrolan warteg bersama sohibnya, mas Bro dan bang Yudi.
Baca Juga: Obrolan Warteg: MBG Bukan Program Ujug-Ujug
“Yang jelas, dia tidak mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri ATR/BPN. Jangan sampai salah info,” tambah Yudi.
“Setuju kita perlu memilah info, mana yang terpercaya dan mana pula yang sebatas isu. Meski tidak dapat dipungkiri pengunduran diri itu pun menimbulkan beragam tafsir menyusul terkuaknya kasu suap HGB di lingkungan Kementerian ATR/BPN,” urai mas Bro.
“Betul juga Bro, Kasus suap HGB di BPN Kabupaten Bogor belakangan menjadi perbincangan publik pasca operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” kata Heri.
“Terlebih ikut tertangkap tangan satu pejabat tinggi BPN, selain kepala kantor pertanahan dan pihak swasta. Tak ayal, atasannya, nama menteri ikut terbawa - bawa,” kata Yudi.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Dulu Bahan Bangunan, Kini Sumber Energi Dikorupsi
“Wajar saja,namanya kelembagaan di mana anak buahnya tersangkut kasus hukum, institusinya ikut tercoreng, termasuk atasannya, meski tidak terlibat dalam kasus tersebut,” ujar Heri.
“Yang penting kita nggak boleh praduga buruk, sebelum ada kepastian hukum dari penyidik, dalam hal ini KPK yang menangani kasus tersebut,” kata mas Bro.
“Iya, Jangan menduga – duga sesuatu hal yang belum pasti, meski berbagai isu memenuhi ruang publik,” kata Heri.
“Nggak cuma isu, tetapi beragam video juga beredar. Yang penting sikapi secara bijak,” harap mas Bro.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Tugas Mulia Ibu – Ibu Srikandi Jaga Desa
“Tetapi namanya suap dan korupsi harus diberantas tuntas hingga ke akar- akarnya, siapa dalangnya. Jangan terhenti sampai jabatan tertentu,” kata Yudi.
“Betul, Penegakan hukum tidak boleh pandang bulu, tidak kenal jabatan dan kekuasaan, tidak ada yang kebal hukum, menteri sekalipun,” kata Heri.
“Kita setuju, yang namanya korupsi harus dihabisi karena merusak perekonomian negara, dan moral bangsa. Yang penting jangan lantas menghakimi yang belum pasti,terlebih kita tidak tahu pasti apa yang sesungguhnya terjadi,” kata mas Bro.
