Selisih biaya produksi tersebut menjadi tantangan bagi petambak nasional yang harus menanggung biaya pakan, listrik, logistik, bahan bakar minyak (BBM), tenaga kerja hingga pemeliharaan tambak.
"Kesenjangan biaya produksi inilah yang perlu segera dibenahi jika Indonesia ingin mempertahankan posisi sebagai salah satu produsen dan eksportir udang dunia," ujarnya.
Serapan Udang Lokal Mulai Tertekan
Tekanan impor juga mulai dirasakan di tingkat petambak. Serapan produksi udang lokal disebut mengalami penurunan. Sejumlah industri pengolahan di Jawa Timur bahkan untuk sementara berhenti membeli udang lokal dengan alasan kapasitas pabrik dan gudang telah penuh.
"Ada rasa was-was kalau impor udang terus berlanjut. Karena beberapa prosesor di Jawa Timur untuk sementara waktu tidak terima pembelian udang lokal dengan alasan lagi penuh. Gudang penuh. Kita berharap impor dihentikan. Tidak perlu lagi udang dari luar," tegasnya.
Jika impor berlangsung dalam waktu panjang, menurut Atjo, dampaknya tidak hanya dirasakan petambak. Tekanan dapat merembet ke sektor hulu, tenaga kerja, industri pengolahan hingga perekonomian masyarakat pesisir.
Pemerintah Diminta Perkuat Industri Udang Nasional
Persoalan lain adalah penyerapan produksi dan harga di tingkat tambak. Ketika industri pengolahan memiliki alternatif bahan baku dari luar negeri, posisi tawar petambak lokal dikhawatirkan melemah.
Petambak harus menghadapi biaya produksi yang terus berjalan, mulai dari pakan, benur, listrik, BBM, tenaga kerja hingga pemeliharaan tambak.
"Kita sulit bersaing dengan negara lain karena bahan baku lebih mahal. Yang terpenting bagaimana HPP ditekan, dan udang impor tidak masuk," pungkasnya.
Hasanuddin Atjo berharap pemerintah menjaga kebutuhan industri pengolahan domestik agar tetap menyerap produksi petambak lokal. Pemerintah juga dinilai perlu memperkuat ekosistem industri udang dari hulu hingga hilir sehingga komoditas tersebut dapat semakin berkontribusi terhadap perekonomian dan devisa.
