JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Pemerintah diharapkan mengambil peran lebih optimal dalam memperkuat industri udang nasional menyusul masuknya udang impor asal Ekuador ke pasar Indonesia.
Masuknya produk impor tersebut menjadi perhatian petambak dan pembudi daya udang karena produksi dalam negeri tengah didorong untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan.
Udang merupakan salah satu komoditas unggulan perikanan Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun, produksi udang mencapai sekitar 953 ribu ton pada 2021 dan meningkat menjadi sekitar 1,09 juta ton pada 2022 atau tumbuh sekitar 15 persen. Udang juga menjadi salah satu komoditas ekspor terbesar sektor perikanan Indonesia.
Data BPS menunjukkan besarnya potensi produksi perikanan budidaya nasional. Pada 2021, produksi udang hasil budidaya tercatat sekitar 953.178 ton. Besarnya produksi tersebut menjadi modal bagi Indonesia untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri pengolahan dari dalam negeri.
Baca Juga: AS Larang Impor Robot Humanoid China, Ini Alasan di Balik Kebijakan Donald Trump
Namun, masuknya udang impor dengan harga lebih kompetitif dikhawatirkan menekan penyerapan hasil panen petambak lokal.
Bahkan, berkembang informasi bahwa udang Ekuador yang masuk ke Indonesia sebelumnya ditolak China karena terdeteksi mengandung senyawa metabisulfit yang digunakan sebagai bahan pengawet. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah, terutama dari sisi keamanan pangan dan potensi masuknya penyakit.
Udang Impor Dikhawatirkan Bawa Penyakit
Dr. Ir. Hasanuddin Atjo menyoroti masuknya udang impor dalam jumlah besar ke Jawa Timur. Ia meminta pemerintah memastikan produk impor tidak membawa penyakit yang dapat mengancam budidaya udang nasional.
"Misalnya membawa penyakit, kemudian bocor ke pasar dalam negeri karena bisa mengganggu stabilitas harga pasar," kata Atjo saat dihubungi, Selasa (15/9/2026).
Baca Juga: Bareskrim Polri Geledah Lima Gudang di Jakarta, Ribuan Ponsel Impor Ilegal Disita
Menurut Atjo, persoalan lain yang dihadapi petambak Indonesia adalah tingginya Harga Pokok Produksi (HPP). Ia menyebut HPP udang Ekuador dan India lebih rendah sekitar 1-1,5 dolar AS per kilogram dibandingkan HPP udang Indonesia.
Selisih biaya produksi tersebut menjadi tantangan bagi petambak nasional yang harus menanggung biaya pakan, listrik, logistik, bahan bakar minyak (BBM), tenaga kerja hingga pemeliharaan tambak.
"Kesenjangan biaya produksi inilah yang perlu segera dibenahi jika Indonesia ingin mempertahankan posisi sebagai salah satu produsen dan eksportir udang dunia," ujarnya.
Serapan Udang Lokal Mulai Tertekan
Tekanan impor juga mulai dirasakan di tingkat petambak. Serapan produksi udang lokal disebut mengalami penurunan. Sejumlah industri pengolahan di Jawa Timur bahkan untuk sementara berhenti membeli udang lokal dengan alasan kapasitas pabrik dan gudang telah penuh.
"Ada rasa was-was kalau impor udang terus berlanjut. Karena beberapa prosesor di Jawa Timur untuk sementara waktu tidak terima pembelian udang lokal dengan alasan lagi penuh. Gudang penuh. Kita berharap impor dihentikan. Tidak perlu lagi udang dari luar," tegasnya.
Jika impor berlangsung dalam waktu panjang, menurut Atjo, dampaknya tidak hanya dirasakan petambak. Tekanan dapat merembet ke sektor hulu, tenaga kerja, industri pengolahan hingga perekonomian masyarakat pesisir.
Pemerintah Diminta Perkuat Industri Udang Nasional
Persoalan lain adalah penyerapan produksi dan harga di tingkat tambak. Ketika industri pengolahan memiliki alternatif bahan baku dari luar negeri, posisi tawar petambak lokal dikhawatirkan melemah.
Petambak harus menghadapi biaya produksi yang terus berjalan, mulai dari pakan, benur, listrik, BBM, tenaga kerja hingga pemeliharaan tambak.
"Kita sulit bersaing dengan negara lain karena bahan baku lebih mahal. Yang terpenting bagaimana HPP ditekan, dan udang impor tidak masuk," pungkasnya.
Hasanuddin Atjo berharap pemerintah menjaga kebutuhan industri pengolahan domestik agar tetap menyerap produksi petambak lokal. Pemerintah juga dinilai perlu memperkuat ekosistem industri udang dari hulu hingga hilir sehingga komoditas tersebut dapat semakin berkontribusi terhadap perekonomian dan devisa.
