POSKOTA.CO.ID - Penyebab ikan nila hitam sampai digugat di Thailand menjadi perhatian setelah keberadaan spesies tersebut memicu persoalan lingkungan dan ekonomi di sejumlah wilayah.
Ikan yang dikenal dengan nama blackchin tilapia itu disebut telah berkembang dan menyebar di perairan Thailand hingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat.
Spesies yang berasal dari Afrika Barat itu diketahui dapat hidup di perairan tawar maupun payau.
Kemampuan tersebut membuat ikan nila hitam dapat bertahan ketika masuk ke lingkungan baru dan berkembang di wilayah yang sebelumnya bukan merupakan habitat alaminya.
Di Thailand, penyebaran ikan tersebut telah menjadi persoalan yang berlangsung selama bertahun-tahun.
Keberadaannya pertama kali terdeteksi menyebar di wilayah Samut Songkhram pada 2011.
Seiring waktu, populasinya dilaporkan meluas ke sejumlah wilayah lain hingga setidaknya 19 provinsi.
Lantas, apa penyebab ikan nila hitam sampai digugat di Thailand? Mengapa keberadaannya dianggap mengancam ekosistem dan mata pencaharian nelayan?
Berikut penjelasan mengenai asal-usul, penyebaran, dampak, hingga langkah pemerintah Thailand dalam menangani persoalan blackchin tilapia.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Urus HGB dengan Imbalan Kardus Isi Valas
Kenapa Ikan Nila Hitam Menjadi Masalah di Thailand?
blackchin tilapia menjadi perhatian karena karakteristiknya sebagai ikan yang mampu beradaptasi dengan lingkungan perairan baru.
Kondisi tersebut membuat pengendalian populasinya menjadi tantangan bagi pemerintah dan masyarakat.
Ketika jumlahnya meningkat, ikan tersebut dapat berkompetisi dengan spesies lokal dalam mendapatkan makanan dan ruang hidup.
Kondisi itu berpotensi mengubah keseimbangan ekosistem apabila populasinya tidak dapat dikendalikan.
Persoalan semakin kompleks karena penyebarannya tidak hanya terjadi di satu wilayah.
Data pemerintah Thailand sebelumnya mencatat keberadaan blackchin tilapia di sejumlah provinsi, dengan total wilayah terdampak mencapai 19 provinsi.
Persebaran tersebut membuat penanganan tidak dapat dilakukan hanya melalui satu wilayah.
Pemerintah harus melakukan pengawasan, pengendalian populasi, serta berbagai langkah mitigasi di kawasan yang telah ditemukan keberadaan ikan tersebut.
Dampak yang paling dirasakan masyarakat berkaitan dengan mata pencaharian.
Nelayan tradisional dan pembudidaya ikan maupun udang menghadapi kondisi ketika ekosistem perairan tempat mereka mencari nafkah mengalami perubahan.
Kemunculan ikan invasif dapat meningkatkan persaingan dengan spesies yang selama ini menjadi bagian dari ekosistem setempat.
Bagi pembudidaya, kondisi tersebut juga dapat memengaruhi produktivitas kolam atau area budidaya.
Sejumlah masyarakat di Samut Songkhram bahkan mengaitkan penyebaran ikan tersebut dengan menurunnya pendapatan dari aktivitas perikanan.
Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar masyarakat membawa persoalan tersebut ke jalur hukum.
Dalam pemberitaan terkait perkara tersebut, masyarakat menyatakan mengalami kerugian akibat penyebaran blackchin tilapia.
Gugatan yang diajukan tidak hanya berkaitan dengan persoalan lingkungan, tetapi juga dugaan kelalaian atau keterlambatan pemerintah dalam menjalankan kewenangannya untuk mengendalikan penyebaran ikan tersebut.
Selain itu, persoalan blackchin tilapia juga berkaitan erat dengan keberlangsungan ekosistem perairan.
Spesies invasif dapat memberikan tekanan terhadap spesies asli ketika mampu berkembang biak dan bertahan dalam jumlah besar.
Persaingan dalam mendapatkan makanan menjadi salah satu persoalan yang harus diperhatikan.
Jika populasi ikan invasif terus meningkat, sumber makanan yang tersedia di suatu perairan akan diperebutkan oleh lebih banyak individu.
Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memengaruhi komposisi spesies di perairan.
Perubahan tersebut kemudian berpotensi berdampak pada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sumber daya perairan.
Karena itu, pengendalian blackchin tilapia tidak hanya bertujuan mengurangi jumlah ikan, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi aktivitas ekonomi masyarakat.
Baca Juga: Harga Emas Antam Hari Ini 16 September 2026 Naik Jadi Rp2.593.000 per Gram, Cek Daftar Lengkapnya
Mengapa Sampai Ada Gugatan terhadap Pemerintah?
Gugatan masyarakat muncul karena mereka menilai penanganan terhadap penyebaran blackchin tilapia belum cukup untuk mencegah dampak yang semakin luas.
Perkara administrasi tersebut melibatkan 18 lembaga, komite dan pejabat pemerintah.
Para penggugat mempertanyakan sejumlah tindakan pemerintah, termasuk pengawasan terhadap masuknya ikan tersebut serta langkah pengendalian setelah populasinya mulai menyebar.
Dalam proses hukum, persoalan yang diuji bukan sekadar keberadaan ikan invasif, tetapi juga tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan kewenangan yang dimilikinya.
Sebanyak 54 warga yang terdampak kemudian membawa persoalan tersebut ke Pengadilan Administrasi Pusat Thailand.
Mereka merupakan masyarakat yang bekerja di sektor perikanan dan budidaya perairan di wilayah Samut Songkhram.
Lalu, Pengadilan Administrasi Pusat Thailand pada 8 September 2026 memerintahkan Departemen Perikanan untuk melanjutkan langkah pengendalian penyebaran blackchin tilapia.
Departemen Perikanan melalui direktur jenderalnya memiliki kewenangan untuk mengendalikan, mencegah, menangani, serta menekan reproduksi dan penyebaran ikan tersebut di wilayah terdampak.
Pemerintah juga diminta menjalankan langkah yang telah disusun dalam rencana aksi pengendalian periode 2024-2027 serta mengambil tindakan lain yang dianggap diperlukan.
Selain memerintahkan pengendalian ikan, pengadilan juga mengarahkan Menteri Dalam Negeri Thailand untuk mendorong pemerintah Provinsi Samut Songkhram mempertimbangkan penetapan wilayah terdampak sebagai daerah bencana.
Pemerintah Provinsi Samut Songkhram kemudian menggelar rapat terkait bantuan kepada masyarakat terdampak.
Informasi pemerintah daerah pada 15 September 2026 menyebut pengadilan meminta wilayah Amphawa, Mueang Samut Songkhram dan Bang Khon Thi dipertimbangkan sebagai kawasan bantuan bagi korban bencana dalam kondisi darurat.
