Perkara administrasi tersebut melibatkan 18 lembaga, komite dan pejabat pemerintah.
Para penggugat mempertanyakan sejumlah tindakan pemerintah, termasuk pengawasan terhadap masuknya ikan tersebut serta langkah pengendalian setelah populasinya mulai menyebar.
Dalam proses hukum, persoalan yang diuji bukan sekadar keberadaan ikan invasif, tetapi juga tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan kewenangan yang dimilikinya.
Sebanyak 54 warga yang terdampak kemudian membawa persoalan tersebut ke Pengadilan Administrasi Pusat Thailand.
Mereka merupakan masyarakat yang bekerja di sektor perikanan dan budidaya perairan di wilayah Samut Songkhram.
Lalu, Pengadilan Administrasi Pusat Thailand pada 8 September 2026 memerintahkan Departemen Perikanan untuk melanjutkan langkah pengendalian penyebaran blackchin tilapia.
Departemen Perikanan melalui direktur jenderalnya memiliki kewenangan untuk mengendalikan, mencegah, menangani, serta menekan reproduksi dan penyebaran ikan tersebut di wilayah terdampak.
Pemerintah juga diminta menjalankan langkah yang telah disusun dalam rencana aksi pengendalian periode 2024-2027 serta mengambil tindakan lain yang dianggap diperlukan.
Selain memerintahkan pengendalian ikan, pengadilan juga mengarahkan Menteri Dalam Negeri Thailand untuk mendorong pemerintah Provinsi Samut Songkhram mempertimbangkan penetapan wilayah terdampak sebagai daerah bencana.
Pemerintah Provinsi Samut Songkhram kemudian menggelar rapat terkait bantuan kepada masyarakat terdampak.
Informasi pemerintah daerah pada 15 September 2026 menyebut pengadilan meminta wilayah Amphawa, Mueang Samut Songkhram dan Bang Khon Thi dipertimbangkan sebagai kawasan bantuan bagi korban bencana dalam kondisi darurat.
