Selain penegakan hukum, ia mendorong Kementerian ATR/BPN melakukan evaluasi terhadap sistem penempatan dan promosi jabatan di lingkungan kementerian. Menurutnya, penerapan sistem merit perlu diperkuat agar jabatan diisi aparatur yang memiliki kompetensi dan integritas.
“Menteri ATR/BPN di bawahnya Nusron Wahid ini enggak maksimal menerapkan sistem meritokrasi,” keluh Adib.
Selain itu, Adib juga menyoroti adanya dugaan praktik pemberian upeti yang dikaitkan dengan percepatan karier pejabat di lingkungan ATR/BPN. Namun, ia menegaskan dugaan tersebut harus dibuktikan melalui proses hukum dan pemeriksaan yang objektif.
“Ada dugaan-dugaan orang yang dekat menteri, ngasih upeti, segala, dugaannya begitu ya, itu bisa cepat melesat karirnya,” terang Adib.
Menurut Adib, lemahnya penerapan sistem merit dapat membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan di lingkungan birokrasi. Jika promosi jabatan lebih ditentukan kedekatan atau faktor di luar kompetensi dan integritas, ia khawatir praktik serupa akan terus berulang.
“Ya kalau jabatan itu karena like and dislike, dekat dengan pejabat ini, rajin memberikan upeti, dikasih jabatan, akan terulang-ulang seperti ini,” bebernya.
