PANDEGLANG, POSKOTA.CO.ID – Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi yang tergabung dalam lintas elemen menggelar aksi demo besar-besaran di Kabupaten Pandeglang, Kamis, 3 September 2026. Aksi yang diwarnai pembakaran ban dan aksi robohkan gapura ini mengusung sorotan utama terkait dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga tuntutan efisiensi anggaran legislatif.
Massa yang berasal dari HMI, PMII, IMM, GMNI, serta organisasi kemahasiswaan lainnya ini memulai aksi di depan Kantor Bupati Pandeglang, sebelum bergeser ke Gedung DPRD dan Gedung Pendopo Pandeglang.
Dinamika unjuk rasa sempat memanas saat massa berupaya menerobos masuk ke dalam Gedung DPRD Pandeglang. Aksi saling dorong tak terhindarkan ketika petugas kepolisian dan Satpol PP menahan gelombang massa di pintu masuk.
Di luar gedung, situasi diwarnai aksi pembakaran ban bekas hingga menimbulkan kepulan asap hitam pekat. Massa juga merobohkan gapura bambu di depan pintu masuk DPRD lalu membakarnya.
Baca Juga: Apakah Ada Demo Besar-besaran 27 Agustus 2026? Simak Fakta Lengkapnya
Situasi akhirnya mereda setelah pimpinan dan anggota DPRD Pandeglang keluar menemui massa untuk melakukan audiensi secara terbuka di halaman gedung.
Dalam audiensi tersebut, massa menyoroti lemahnya pengelolaan fiskal di Kabupaten Pandeglang. Orator aksi, Khoerul Muslim, menegaskan pentingnya komitmen Pemkab Pandeglang dalam menutup celah kebocoran pendapatan daerah.
"PAD seharusnya menjadi instrumen penting memperkuat kemampuan fiskal. Jika potensi pendapatan tidak dikelola optimal, fiskal Pandeglang tidak akan pernah meningkat. Pemkab harus memastikan tidak ada kebocoran," tegas Khoerul.
Menurut dia, Pemkab Pandeglang harus memiliki komitmen yang lebih kuat dalam meningkatkan PAD sekaligus memastikan tidak terjadi kebocoran dalam pengelolaannya.
Baca Juga: Polisi Temukan Pisau dan Golok Saat Aksi Demo Mahasiswa di Jakarta Pusat
"Pemkab Pandeglang harus memastikan tidak ada kebocoran dalam pengelolaan PAD," katanya.
Koordinator aksi lainnya, Ilham, mengatakan terdapat sejumlah tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Salah satunya mendesak Bupati Pandeglang mencopot kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai gagal memenuhi target PAD.
Mahasiswa juga menuntut DPRD Pandeglang turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pengelola parkir, pariwisata, pasar, hotel, restoran, serta perusahaan yang dinilai tidak memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi.
"Kami juga menuntut DPRD Pandeglang menghapus anggaran peningkatan kapasitas anggota DPRD sebesar Rp1,1 miliar dan mengalihkannya untuk kegiatan lain yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Pandeglang, A Khotibul Umam, menyambut baik aksi unjuk rasa yang dilakukan para mahasiswa.
Pihaknya berjanji, aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan ditindaklanjuti.
"Kami siap menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh para mahasiswa ini," tuturnya di hadapan ratusan mahasiswa.
