Jelang Aksi 27 Agustus, Tokoh Nasional Serukan Situasi Tetap Kondusif

Rabu 26 Agu 2026, 17:48 WIB
Sejumlah tokoh nasional, aktivis, dan perwakilan organisasi relawan mengikuti diskusi dan konferensi pers bertema “Menjaga Stabilitas dan Kondusifitas Nasional” menjelang aksi 27 Agustus 2026 di Jakarta. (Sumber: Istimewa)
Sejumlah tokoh nasional, aktivis, dan perwakilan organisasi relawan mengikuti diskusi dan konferensi pers bertema “Menjaga Stabilitas dan Kondusifitas Nasional” menjelang aksi 27 Agustus 2026 di Jakarta. (Sumber: Istimewa)

JAKARTA, POSKOTA.CO.IDSejumlah tokoh nasional, aktivis, serta perwakilan organisasi relawan menyerukan pentingnya menjaga stabilitas dan kondusivitas nasional menjelang rencana aksi massa di depan Gedung DPR/MPR pada 27 Agustus 2026.

Seruan tersebut disampaikan dalam diskusi dan konferensi pers bertajuk “Menjaga Stabilitas dan Kondusifitas Nasional” yang digelar di salah satu restoran kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (26/8/2026).

Kegiatan itu membahas sejumlah isu, mulai dari rencana aksi massa 27 Agustus, potensi kerusuhan akibat mobilisasi massa, hingga dinamika politik yang muncul setelah beredarnya video pernyataan Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (ProJo) Budi Arie.

Hadir dalam kegiatan tersebut di antaranya Ketua Presidium Exponen 08/Eks TAPOL 2019 M. Damar, tokoh nasional sekaligus Ketua Dewan Direktur GREAT Institute Dr. Syahganda Nainggolan, serta Ketua Umum Relawan Cinta Prabowo (GCP) H. Kurniawan atau Iwan Komando.

Baca Juga: 27 Agustus 2026 Apakah Libur? Cek Status Libur Nasional Jelang Aksi Demo di DPR

M. Damar mengatakan pihaknya menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat melalui aksi demonstrasi. Namun, ia mengingatkan agar penyampaian aspirasi dilakukan secara tertib dan tidak berujung pada tindakan yang merusak fasilitas maupun mengganggu keamanan.

“Kami menghormati bilamana ada aksi massa pada 27 Agustus 2026 di Gedung DPR/MPR. Menyampaikan pendapat merupakan bagian dari demokrasi. Kami mengajak siapapun elemen masyarakat yang ingin melakukan aksi dan aspirasi untuk menjaga ketertiban,” ujar Damar.

Ia mengecam mobilisasi massa yang dinilai sengaja diarahkan untuk memprovokasi dan menciptakan kekacauan. “Silakan menyampaikan aspirasi. Beda pendapat boleh, merusak negara yang tidak boleh,” tegasnya.

Damar juga menilai pemerintah saat ini tengah fokus menjalankan program pembangunan serta menangani berbagai persoalan masyarakat, termasuk bencana yang terjadi di sejumlah daerah.

Baca Juga: Musim Hujan Segera Tiba, Ini Checklist Persiapan Rumah agar Tak Mudah Bocor dan Rusak

Menurutnya, energi bangsa seharusnya diarahkan untuk membantu masyarakat terdampak bencana, termasuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan kebakaran hutan.

Senada, Syahganda Nainggolan menegaskan bahwa demonstrasi merupakan hak politik setiap warga negara. Namun, hak tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab dan tidak berubah menjadi kerusuhan sosial.

Ia meminta pihak yang menggerakkan massa turut bertanggung jawab memastikan aksi berlangsung aman dan tidak menimbulkan korban maupun kerugian bagi masyarakat.

“Kami mengajak seluruh pihak untuk belajar dari situasi yang terjadi pada Agustus tahun sebelumnya. Stabilitas nasional perlu dijaga agar pemerintahan yang sah dapat menjalankan berbagai program yang ditujukan bagi masyarakat,” kata Syahganda.

Ia menyebut sejumlah program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat, membutuhkan situasi nasional yang stabil agar dapat berjalan secara optimal.

“Teman-teman yang melakukan demonstrasi harus membatasi diri pada penyampaian aspirasi. Penyampaian aspirasi adalah hak politik setiap warga negara, tetapi jangan memprovokasi menjadi kerusuhan sosial,” tegasnya.

Soroti Pernyataan Budi Arie

Sementara itu, H. Kurniawan menyoroti video pernyataan Budi Arie yang beredar luas di media sosial dan memicu spekulasi mengenai kemungkinan percepatan pergantian kekuasaan sebelum 2029.

Menurut Kurniawan, pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan tafsir politik di tengah situasi nasional yang membutuhkan stabilitas.

Ia menegaskan bahwa relawan pendukung Presiden Prabowo Subianto akan tetap mengawal pemerintahan hingga akhir masa jabatan sesuai ketentuan konstitusi.

“Kami siap bersama Prabowo untuk mempertahankan pemerintahan ini bukan karena haus kekuasaan, tetapi demi kemajuan bangsa dan negara,” ujarnya.

Kurniawan mengatakan pihaknya menghormati setiap pandangan politik yang disampaikan oleh siapapun. Namun, ia menyayangkan pernyataan mengenai kemungkinan pengambilalihan kekuasaan lebih cepat dari 2029.

“Kita tekankan sekali lagi, pemerintah sedang fokus bekerja dan menyukseskan program-program Bapak Presiden. Masyarakat mendukung program tersebut,” katanya.

Para tokoh yang hadir dalam forum tersebut pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan penyampaian aspirasi secara damai serta menjaga keamanan dan ketertiban menjelang aksi 27 Agustus 2026.


News Update