JAKARTA, POSKOTA.CO.ID — Sejumlah tokoh nasional, aktivis, serta perwakilan organisasi relawan menyerukan pentingnya menjaga stabilitas dan kondusivitas nasional menjelang rencana aksi massa di depan Gedung DPR/MPR pada 27 Agustus 2026.
Seruan tersebut disampaikan dalam diskusi dan konferensi pers bertajuk “Menjaga Stabilitas dan Kondusifitas Nasional” yang digelar di salah satu restoran kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (26/8/2026).
Kegiatan itu membahas sejumlah isu, mulai dari rencana aksi massa 27 Agustus, potensi kerusuhan akibat mobilisasi massa, hingga dinamika politik yang muncul setelah beredarnya video pernyataan Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (ProJo) Budi Arie.
Hadir dalam kegiatan tersebut di antaranya Ketua Presidium Exponen 08/Eks TAPOL 2019 M. Damar, tokoh nasional sekaligus Ketua Dewan Direktur GREAT Institute Dr. Syahganda Nainggolan, serta Ketua Umum Relawan Cinta Prabowo (GCP) H. Kurniawan atau Iwan Komando.
Baca Juga: 27 Agustus 2026 Apakah Libur? Cek Status Libur Nasional Jelang Aksi Demo di DPR
M. Damar mengatakan pihaknya menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat melalui aksi demonstrasi. Namun, ia mengingatkan agar penyampaian aspirasi dilakukan secara tertib dan tidak berujung pada tindakan yang merusak fasilitas maupun mengganggu keamanan.
“Kami menghormati bilamana ada aksi massa pada 27 Agustus 2026 di Gedung DPR/MPR. Menyampaikan pendapat merupakan bagian dari demokrasi. Kami mengajak siapapun elemen masyarakat yang ingin melakukan aksi dan aspirasi untuk menjaga ketertiban,” ujar Damar.
Ia mengecam mobilisasi massa yang dinilai sengaja diarahkan untuk memprovokasi dan menciptakan kekacauan. “Silakan menyampaikan aspirasi. Beda pendapat boleh, merusak negara yang tidak boleh,” tegasnya.
Damar juga menilai pemerintah saat ini tengah fokus menjalankan program pembangunan serta menangani berbagai persoalan masyarakat, termasuk bencana yang terjadi di sejumlah daerah.
Baca Juga: Musim Hujan Segera Tiba, Ini Checklist Persiapan Rumah agar Tak Mudah Bocor dan Rusak
Menurutnya, energi bangsa seharusnya diarahkan untuk membantu masyarakat terdampak bencana, termasuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan kebakaran hutan.
