BANDUNG, POSKOTA.CO.ID – Harapan besar pemerintah terhadap peningkatan produksi pertanian mendapat respons serius dari kalangan petani. Mereka siap bekerja lebih keras dan meningkatkan produksi, namun meminta pemerintah tidak berhenti pada urusan benih, pupuk dan hasil panen.
Petani juga membutuhkan kepastian pasar sebab, produksi yang melimpah tanpa pembeli dan harga yang layak justru bisa menjadi bumerang. Petani telah mengeluarkan modal besar sejak masa tanam, tetapi ketika panen tiba mereka masih harus berjibaku mencari pembeli.
"Kondisi inilah yang dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah dalam momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI," ujar Ketua Umum Keluarga Alumni Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis Indonesia (KASAI), Prof. Achmad Tjachja Nugraha.
Dia mengatakan, keberhasilan peningkatan produksi padi patut diapresiasi sebagai kado kemerdekaan. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan adanya kekuatan dan keseriusan bangsa dalam membangun ketahanan pangan.
Baca Juga: 43 Hektare Lahan Pertanian di Kabupaten Tangerang Terancam Gagal Panen
Namun, pembangunan pertanian tidak boleh hanya mengejar angka produksi.
"Petani tidak hanya membutuhkan dukungan untuk memproduksi. Mereka juga membutuhkan kepastian bahwa hasil produksinya dapat diserap pasar dengan harga yang memberikan keuntungan yang wajar,” ujar Achmad, kepada Pos Kota, di Bandung Rabu, 19 Agustus 2026.
Dia menjelaskan, perjuangan petani sudah dimulai jauh sebelum panen. Modal harus dikeluarkan untuk membeli benih, pupuk, obat-obatan, pakan, membayar tenaga kerja hingga biaya pemeliharaan.
Semua pengorbanan tersebut dilakukan ketika petani belum mengetahui secara pasti berapa harga komoditas saat panen.
Di sinilah persoalan besar pertanian muncul. Petani didorong untuk berproduksi sebanyak-banyaknya, tetapi pasar belum tentu siap menyerap hasilnya.
“Jangan sampai petani didorong meningkatkan produksi, tetapi ketika panen tidak ada kepastian siapa yang membeli dan berapa harga yang diterima petani. Pemerintah perlu memikirkan pasar sejak sebelum petani menanam, bukan baru ketika hasil panen sudah menumpuk," tegasnya.
Menurut Achmad, pemerintah harus hadir lebih lincah membuka dan memperluas akses pasar.
Penguatan pasar domestik, perdagangan antarwilayah hingga peluang ekspor harus berjalan beriringan dengan program peningkatan produksi.
Baca Juga: KASAI Dorong Restorasi Pertanian, Tak Lagi Sekadar Kejar Produksi
Perencanaan produksi pun, katanya, harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Petani perlu mengetahui calon pembeli, kebutuhan volume, standar kualitas serta mekanisme harga sebelum menentukan jumlah produksi.
"Kalau informasi pasar jelas, petani bisa menentukan apa yang harus ditanam dan berapa banyak yang harus diproduksi. Jadi keputusan produksi tidak sekadar berdasarkan perkiraan," katanya.
Ia juga mendorong pemerintah memperkuat kemitraan antara petani dengan koperasi, pelaku usaha, industri pengolahan hingga offtaker.
Kemitraan tersebut harus dibangun secara sehat dan transparan. Jangan sampai petani hanya menjadi pihak yang memproduksi, sementara keuntungan terbesar justru dinikmati mata rantai perdagangan setelahnya.
Selain membuka pasar baru, pemerintah juga dinilai perlu memperkuat sektor hilir. Hasil pertanian tidak selamanya harus dijual sebagai bahan mentah.
Industri pengolahan dapat menciptakan permintaan baru sekaligus meningkatkan nilai tambah produk petani.
"Semakin banyak pilihan pasar, semakin besar peluang petani mendapatkan harga yang layak," ujarnya.
Achmad juga menyoroti pentingnya sistem informasi pasar. Petani jangan sampai baru mengetahui harga ketika hasil panennya sudah siap dijual.
Informasi mengenai harga, kebutuhan industri, volume permintaan, pasokan dan peluang pasar antardaerah harus bisa diketahui petani sejak sebelum masa tanam.
"Pemanfaatan teknologi digital, dapat menjadi salah satu jalan keluar untuk mempertemukan petani dengan pasar secara lebih cepat. Jadi dalam hal ini, pemerintah juga perlu membenahi infrastruktur pascapanen, penyimpanan, distribusi, transportasi, industri pengolahan hingga jaringan pemasaran," ungkapnya.
Dengan begitu, hasil panen dapat bergerak dari sentra produksi menuju konsumen secara efisien.
"Ukuran keberhasilan pembangunan pertanian bukan hanya berapa banyak yang berhasil diproduksi. Kita juga harus melihat apakah produk tersebut terserap pasar dan apakah hasilnya mampu memberikan pendapatan yang layak bagi petani," tuturnya.
Achmad berharap momentum kemerdekaan menjadi titik penting bagi pemerintah untuk membangun pertanian dari hulu hingga hilir.
Petani, kata dia, akan lebih berani meningkatkan produksi dan melakukan investasi jika memiliki keyakinan hasil kerja kerasnya memiliki pasar yang jelas.
"Kemerdekaan adalah kesejahteraan. Kalau kita ingin petani sejahtera, jangan hanya bertanya berapa banyak yang bisa diproduksi. Kita juga harus menjawab pertanyaan yang lebih penting: siapa yang akan membeli hasil produksi tersebut," ucapnya.
"Pemerintah harus terus membuka pasar, memperluas akses pembeli dan menciptakan ekosistem yang membuat petani yakin untuk berproduksi. Dengan begitu, panen melimpah menjadi peluang kesejahteraan, bukan justru sumber kerugian," ungkapnya.
