Sementara itu, pemerintah masih menguji skema implementasi agar kebijakan berjalan bertahap tanpa mengganggu kebutuhan masyarakat. PT Pertamina Patra Niaga juga menyatakan masih menunggu regulasi resmi sebelum menerapkan mekanisme di lapangan.
Fakta Penting Rencana Pembatasan Pertalite
Pemerintah menggunakan DTSEN sebagai basis data utama penentuan penerima subsidi.
Sistem Desil membagi masyarakat ke dalam 10 kelompok kesejahteraan.
Kelompok Desil 1–4 tetap menjadi prioritas penerima bantuan sosial.
Kelompok Desil 9–10 diproyeksikan tidak lagi berhak membeli Pertalite bersubsidi.
Pengguna sepeda motor dipastikan tidak menjadi sasaran pembatasan.
Regulasi masih dalam tahap finalisasi bersama kementerian dan Pertamina.
Baca Juga: Warga Sumur Pandeglang Ambil Bola di Sungai Berujung Diserang Buaya Muara, Bahu Kanan Terluka
Kuota Pertalite 2026 Masih Aman
Dalam APBN 2026, pemerintah menetapkan kuota distribusi Pertalite sebesar 29,27 juta kiloliter. Hingga 30 Juni 2026, konsumsi telah mencapai 13,96 juta kiloliter sehingga masih tersedia sekitar 15,31 juta kiloliter untuk memenuhi kebutuhan pada semester kedua.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan ketersediaan energi nasional tetap berada dalam kondisi aman meski harga minyak dunia mengalami fluktuasi.
"Indonesia sekarang pembelian minyaknya masih rata-rata di angka 91 dolar AS per barel. Itu relatif sampai akhir tahun, setidaknya Pertalite dan biodiesel aman," ujar Airlangga.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa pembatasan Pertalite bukan disebabkan kelangkaan pasokan, melainkan sebagai upaya memperbaiki ketepatan sasaran pemberian subsidi.
