POSKOTA.CO.ID - Pemerintah kembali menyiapkan langkah untuk memastikan subsidi energi benar-benar dinikmati masyarakat yang membutuhkan. Salah satu kebijakan yang sedang dimatangkan adalah pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite bagi kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tertinggi, yakni Desil 9 dan Desil 10.
Kebijakan tersebut masih dalam tahap penyusunan regulasi dan pendalaman teknis. Namun, arah kebijakan pemerintah sudah jelas, yaitu mengurangi potensi subsidi yang selama ini dinilai belum tepat sasaran. Nantinya, masyarakat yang masuk kategori mampu akan didorong menggunakan BBM nonsubsidi seperti Pertamax.
Sebagai dasar penetapan penerima subsidi, pemerintah memanfaatkan Sistem Desil yang dipadukan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kedua instrumen ini dinilai mampu memetakan kondisi ekonomi masyarakat secara lebih objektif.
Baca Juga: Festival Pahlawan Anak Digelar di Jakarta, Pemprov Dukung Wujudkan Ruang Aman bagi Anak
Sistem Desil Jadi Acuan Penyaluran Subsidi Energi
Sistem Desil merupakan metode yang membagi tingkat kesejahteraan masyarakat ke dalam 10 kelompok dengan porsi masing-masing 10 persen. Desil 1 berisi kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rendah, sedangkan Desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.
Data tersebut tidak hanya melihat besaran pendapatan. Pemerintah juga menggabungkan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial, Dukcapil, hingga pemerintah daerah melalui DTSEN.
Beberapa indikator yang menjadi dasar penilaian meliputi tingkat pendapatan dan kepemilikan aset, kondisi rumah dan akses terhadap fasilitas dasar, jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan, hingga kemudahan memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan.
Melalui pemetaan tersebut, pemerintah dapat menentukan siapa yang layak menerima bantuan sosial maupun subsidi energi. Selama ini, kelompok Desil 1 hingga Desil 4 menjadi prioritas berbagai program bantuan, sedangkan Desil 9 dan 10 dikategorikan sebagai masyarakat mampu.
Pemerintah: Subsidi Harus Tepat Sasaran
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menilai masih ada subsidi BBM yang dinikmati kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi tinggi. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diperbaiki agar anggaran negara lebih efektif.
"Sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi? Contoh, Pertalite. Desil 9, desil 10 masih dapat subsidi. Sepeda motor tidak menjadi sasaran pembatasan," kata Bahlil.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa pengguna kendaraan roda dua tidak termasuk dalam kelompok yang akan dibatasi pada tahap awal kebijakan.
