"Ini menjadi berkah bagi desa kami. Ke depan aktivitas masyarakat akan lebih terbantu dengan sistem kelistrikan yang lebih baik," katanya.
Dirintis Sejak 2017
Mantan Kepala Desa Tunggul Pandean, Parmono atau akrab disapa Momok, menjelaskan pembangunan GI Nalumsari bukan proyek yang muncul secara tiba-tiba. Menurutnya, seluruh tahapan telah dimulai sejak 2017 melalui proses sosialisasi, pembebasan lahan, hingga koordinasi dengan berbagai pihak.
"Semua prosedur sudah dilalui. Sosialisasi kepada warga dilakukan sejak awal, begitu juga proses pembebasan lahan. Proyek ini memang dipersiapkan untuk kepentingan masyarakat," ujar Momok.
Ia juga menjelaskan lokasi pembangunan berada di Tanah Kas Desa (TKD) yang sebelumnya dinilai kurang produktif sehingga dipilih sebagai lokasi gardu induk.
Kades Sebut Penolakan Bermula dari Sengketa Lahan
Kepala Desa Tunggul Pandean, Khotibul Umam, mengatakan proses pembangunan gardu induk telah melalui mekanisme yang berlaku, termasuk proses tukar guling aset desa (ruislag) terhadap Tanah Kas Desa.
Menurut Umam, penolakan bermula ketika dua pemilik lahan yang sebelumnya menjadi calon lokasi pembangunan tidak mencapai kesepakatan harga dengan PLN.
"Mereka menginginkan harga di atas nilai appraisal, sedangkan PLN harus mengikuti ketentuan yang berlaku sehingga tidak bisa memenuhi permintaan tersebut," katanya.
Umam mengungkapkan, setelah lokasi dipindahkan ke Tanah Kas Desa, muncul gerakan penolakan yang dipimpin oleh pihak yang sebelumnya lahannya tidak jadi digunakan.
Ia juga menyebut gerakan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPR RI Jamaludin Malik, yang menurutnya memiliki hubungan keluarga dengan salah satu pihak yang menolak proyek.
"Yang kami sayangkan, aksi penolakan itu kemudian didukung oleh Bapak Jamaludin Malik yang saat ini menjadi anggota DPR RI. Informasi yang kami ketahui, salah satu penolak merupakan kerabat beliau," ujar Umam.
Meski demikian, Umam menegaskan mayoritas masyarakat tetap mendukung pembangunan gardu induk.
