Karena itu, kolaborasi antara Kementerian PKP dan Kementerian ATR/BPN patut dipandang sebagai bentuk integrasi kebijakan yang selama ini sering kali berjalan sendiri-sendiri. Kementerian PKP bertanggung jawab mempercepat penyediaan rumah, sementara Kementerian ATR/BPN memastikan setiap rumah tersebut memiliki dasar hukum kepemilikan yang jelas.
Sinergi seperti inilah yang dibutuhkan dalam pembangunan sektor perumahan nasional.
Meski demikian, implementasi kebijakan tersebut tetap memerlukan perhatian serius. Pengalaman berbagai program pelayanan publik menunjukkan bahwa tantangan terbesar sering kali muncul pada tahap pelaksanaan.
Persyaratan administrasi yang rumit, keterbatasan data, koordinasi lintas instansi, hingga kapasitas pelayanan di daerah dapat memperlambat realisasi program.
Oleh sebab itu, digitalisasi pelayanan pertanahan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan sertifikasi gratis. Kementerian ATR/BPN dalam beberapa tahun terakhir telah mengembangkan layanan elektronik untuk mempercepat administrasi pertanahan (Kementerian ATR/BPN, 2026).
Upaya tersebut perlu diperkuat melalui integrasi data antara ATR/BPN, Kementerian PKP, BP Tapera, pemerintah daerah, perbankan penyalur KPR subsidi, serta pengembang perumahan.
Integrasi data akan mengurangi potensi kesalahan administrasi sekaligus mempercepat proses penerbitan sertifikat. Masyarakat juga tidak perlu berulang kali menyerahkan dokumen yang sama kepada berbagai instansi.
Pelayanan menjadi lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih transparan. Selain aspek teknis, pemerintah juga perlu menjaga ketepatan sasaran program.
Sertifikasi gratis harus benar-benar diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah sesuai kriteria yang telah ditetapkan pemerintah. Pengawasan menjadi penting agar fasilitas tersebut tidak dimanfaatkan oleh kelompok yang sebenarnya memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar biaya sertifikasi secara mandiri.
Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki peran yang tidak kalah penting. Dukungan dalam penyediaan data, percepatan administrasi, penyelesaian persoalan batas tanah, hingga edukasi kepada masyarakat akan menentukan keberhasilan program di lapangan.
Sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar manfaat kebijakan dapat dirasakan secara luas.
Lebih jauh lagi, sertifikasi gratis juga memberikan dampak terhadap iklim investasi sektor perumahan. Kepastian hukum atas tanah akan meningkatkan kepercayaan lembaga pembiayaan, pengembang, maupun investor untuk terlibat dalam pembangunan perumahan rakyat.
