Oleh : Joko Lestari
POSKOTA.CO.ID – Ada hal urgen disampaikan Presiden Prabowo Subianto yang bertekad memangkas badan usaha milik negara (BUMN) dari lebih 1.000 menjadi sekitar 250 agar lebih efisien dan transparan.
Seperti diberitakan, dengan lebih dari 750 BUMN akan ditutup dalam rangka penataan perusahaan-perusahaan negara. Dinilai, jumlah BUMN yang terlalu banyak menyebabkan tingginya beban organisasi, mulai dari direksi hingga komisaris di masing – masing perusahaan. Terlebih perusahaan tersebut tidak mendatangkan keuntungan.
“Beban berat, jika diteruskan jalannya tersendat, akhirnya bia sekarat ya,” kata bung Heri mengawali obrolan warteg bersama sohibnya, mas Bro dan bang Yudi.
“Ditutup saja tidak cukup, jika tanpa perbaikan kinerja dan tata kelola. Artinya harus ada solusi lebih lanjut soal tata kelola BUMN secara keseluruhan,” ujar Yudi.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Safari Loloskan PSI Ke Senayan
“Itu sudah pasti, setidaknya anggaran untuk menggaji ribuan direksi dan komisaris dari ratusan BUMN itu bisa dialihkan,” kata Heri.
“Seperti disinggung Presiden Prabowo kalau terdapat 750 BUM berarti ada 750 dirut, berapa direksi dan komisaris,” kata mas Bro.
“Kalau setiap BUMN terdapat empat direktur berarti sekitar 3.000 direktur, belum lagi komisaris. Jika satu BUMN terdapat 5 komisaris, berapa jumlahnya, dikalikan saja sendiri kira – kira berapa,” tambah Heri.
“Berapa gaji direksi dan komisaris BUMN ya?” tanya Yudi.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Integritas Perlu Realitas, Tak Sebatas Di Atas Kertas
