JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di wilayah Jabodetabek berencana menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026).
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk kritik terhadap kondisi perekonomian nasional dan sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
Ketua Front Mahasiswa Nasional (FMN), Dimas, mengatakan massa aksi akan berkumpul sebelum pelaksanaan Salat Jumat. Setelah itu, para peserta akan bergerak menuju Bundaran HI untuk menyampaikan tuntutan mereka.
"Besok kumpul sebelum Jumatan. Rencananya salat Jumat di HI sebelum aksi dimulai," kata Dimas saat dikonfirmasi, Kamis (11/6/2026).
Baca Juga: Hadapi Krisis E-Waste, Program Sayang Bumi 2026 Libatkan Puluhan Sekolah di Jabodetabek
Menurut Dimas, persiapan aksi telah dilakukan melalui konsolidasi yang berlangsung di Universitas Indonesia (UI), Depok, pada Rabu (10/6/2026). Konsolidasi tersebut diikuti perwakilan organisasi mahasiswa serta sejumlah kelompok masyarakat dari berbagai wilayah Jabodetabek.
Ia menuturkan, aksi tersebut dilatarbelakangi keprihatinan mahasiswa terhadap kondisi ekonomi yang dinilai masih jauh dari harapan. Menurutnya, kekayaan sumber daya yang dimiliki Indonesia belum mampu memberikan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat.
"Indonesia adalah negara yang kaya, namun rakyatnya belum sejahtera. Indonesia negara besar, tapi masih banyak rakyat yang belum terbebas dari rasa lapar," ujarnya.
Dalam pernyataan sikap yang akan dibacakan saat aksi, mahasiswa menyoroti berbagai persoalan ekonomi dan kebijakan pemerintah yang dianggap semakin membebani rakyat. Mereka juga menilai berbagai kritik yang berkembang di tengah masyarakat belum mendapatkan respons yang memadai dari pemerintah.
Baca Juga: Libatkan 104 Mal dan UMKM, FJGS 2026 Targetkan Transaksi Rp16 Triliun
Selain isu ekonomi, mahasiswa turut menyoroti dugaan penggunaan aparat negara untuk membungkam suara kritis. Menurut mereka, kondisi tersebut menjadi perhatian serius yang harus segera dijawab oleh pemerintah.
