BOGOR, POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berencana membangun sekolah baru tingkat SMP dan SMA di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan akses pendidikan sekaligus mengatasi keterbatasan fasilitas sekolah yang selama ini digunakan oleh beberapa jenjang pendidikan dalam satu lokasi.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto mengatakan kebutuhan pembangunan sekolah baru muncul setelah dirinya menerima laporan dari masyarakat terkait kondisi pendidikan di Desa Malasari.
Menurut Rudy, saat ini terdapat bangunan sekolah yang digunakan untuk menampung tiga jenjang pendidikan sekaligus, yakni SD, SMP, dan SMA. Kondisi tersebut dinilai kurang ideal untuk menunjang proses belajar mengajar.
"Kami berdiskusi, salah satunya adalah kebutuhan sekolah SMP dan SMA. Kemudian SD yang ada saat ini juga masih kurang optimal, baik dari sisi toilet maupun fasilitas pendukung lainnya," kata Rudy kepada wartawan, Rabu, 3 Juni 2026.
Baca Juga: Alasan Bupati Bogor Pilih Kampung Citalahab jadi Pusat Perayaan Hari Jadi Bogor ke-544
Rencana pembangunan sekolah baru di Desa Malasari menghadapi tantangan terkait ketersediaan lahan. Sebagian besar wilayah desa berada dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), sehingga ruang untuk pembangunan fasilitas publik menjadi terbatas.
Selain itu, sejumlah lahan yang tersedia berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) milik pihak swasta.
Meski demikian, Rudy mengungkapkan bahwa pihak swasta telah menyatakan kesediaannya untuk menghibahkan lahan yang nantinya akan digunakan sebagai lokasi pembangunan sekolah SMP dan SMA.
"Kami sudah mendapatkan jawaban dari pihak swasta yang bersedia memberikan lahan hibah untuk pembangunan sekolah SMP dan SMA," ujarnya.
Baca Juga: Hari Jadi Bogor ke-544 Dipusatkan di Malasari Nanggung, Rudy Susmanto Ungkap Alasan Historisnya
Fasilitas Kesehatan dan Infrastruktur jadi Prioritas
Tidak hanya sektor pendidikan, Pemkab Bogor juga menyoroti kebutuhan layanan kesehatan di Desa Malasari. Puskesmas Pembantu (Pustu) yang beroperasi di wilayah tersebut dinilai masih membutuhkan tenaga dokter agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih mudah dan dekat.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga terus melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) untuk meningkatkan konektivitas serta keamanan warga.
Pemkab Bogor memperkirakan program pemasangan PJU dapat diselesaikan dalam waktu empat hingga lima bulan ke depan, dengan tetap mempertimbangkan mekanisme pengadaan dan proses lelang yang berlaku.
Rudy menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mengupayakan seluruh program yang memungkinkan untuk direalisasikan pada tahun anggaran 2026. Namun, apabila proses administrasi dan pengadaan tidak memungkinkan selesai tepat waktu, maka pelaksanaannya akan dilanjutkan pada tahun berikutnya.
"Jika ada program yang memungkinkan dikerjakan pada 2026, maka akan kami laksanakan pada 2026. Namun apabila prosesnya belum memungkinkan hingga akhir tahun, maka akan dilanjutkan pada tahun berikutnya," pungkasnya. (cr-6)
