Ia juga mengingatkan, bahwa saat ini, para petani tembakau sedang memasuki masa tanam. Ketika musim kemarau tiba seperti sekarang ini, hanya tembakau yang bisa diandalkan.
“Aturan soal kemasan ini jebakan untuk mematikan ekosistem pertembakauan. Kami butuh hidup. Saat ini sedang masa tanam. Susah sekali kami jadinya,” tambah Agus.
Agus turut mempertanyakan ketidakhadiran Kementerian lain yang terkait tembakau dalam sesi Konsultasi Publik, seperti Kementerian Pertanian.
Hal ini semakin menunjukkan ego sektoral Kemenkes yang seolah mengabaikan masukan dari berbagai pihak, termasuk dari sesama Kementerian.
"Kenapa di pembahasan ini, Kementan juga tidak diundang? Tolong dikaji ulang seluruh RPMK ini,” tegas Agus.
Senada, I Ketut Budhyman, Sekjen Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI) juga menolak substansi pasal-pasal penyeragaman kemasan dalam RPMK tersebut.
Rancangan aturan tersebut mengabaikan kondisi 1,5 juta petani cengkeh yang tersebar di 10 provinsi di Indonesia. Apalagi mengingat, 97 persen produksi cengkeh petani diserap seutuhnya oleh industri hasil tembakau
“Kami, petani cengkeh sangat keberatan dan menolak standardisasi kemasan ini. Memaksakan aturan seketat ini, pasti yang terdampak di hulu adalah petani tembakau dan petani cengkeh. Pasal-pasal RPMK akan sangat mengganggu keberlangsungan hidup kami,” sebut Budhyman.
Ia juga menyayangkan bahwa aturan yang berkaitan dengan ekosistem pertembakauan dalam negeri, Kemenkes justru berkiblat pada negara-negara yang masyarakatnya tidak hidup dari IHT.
Indonesia merupakan salah satu negara penghasil cengkih terbesar di dunia, dimana hampir 97-98 persen hasil cengkeh diserap oleh industri kretek yang merupakan produk tembakau khas Indonesia.
"Benchmarking yang digunakan Kemenkes dalam penyusunanan aturan ini adalah negara yang bukan penghasil tembakau dan cengkeh, bukan negara yang hidup masyarakatnya dari ekosistem pertembakauan. Jadi perbandingannya tidak apple to apple,” ucap Budhyman.
