"Kalau misalnya nih di daerah lain yang enggak kumuh itu kan ada jarak jauh kan, tetapi kalau di Jembatan Besi nih, bisa lihat langsung kan nempel bener (antartembok)," tuturnya
Camat Tambora, Pangestu Aji mengatakan, berdasarkan data Pergub Nomor 33 Tahun 2024, wilayahnya memang masih memiliki banyak titik yang masuk dalam kategori permukiman kumuh.
Dari 11 kelurahan yang ada di Kecamatan Tambora, delapan di antaranya masih memiliki permukiman kumuh, mulai dari tingkat sangat ringan hingga berat.
Baca Juga: Cerita Warga Tanah Tinggi di Balik Rencana Penataan 445 RW Kumuh di Jakarta
"Adapun sebarannya meliputi Kelurahan Kalianyar, Duri Selatan, Tanah Sereal, Krendang, Jembatan Besi, Angke, Jembatan Lima, dan Pekojan. Jadi dari 11 kelurahan, ada 8 kelurahan se-Kecamatan Tambora yang masih kategori kumuh," kata Pangestu.
Salah satu parameter utama wilayahnya disebut kumuh adalah kepadatan penduduk yang sudah tidak tertampung serta keterbatasan infrastruktur dasar seperti sanitasi.
Selain itu, masih banyak juga ditemukan warga Tambora yang tidak memiliki septic tank atau sanitasi layak dan membuang limbah langsung ke saluran penghubung (PHB).
Pangestu juga menyebut salah satu penyebab banyaknya RW kumuh di Tambora yaitu kondisi ekonomi masyarakat yang sekitar 40 persennya merupakan kelas menengah ke bawah.
Baca Juga: Pengamat Nilai Penataan RW Kumuh Langkah Pemerintahan Hilangkan Kesenjangan Sosial
"Dengan kondisi bangunan seadanya, satu rumah lah itu terdiri dari beberapa KK, dan tidurnya mungkin bisa sampai tiga shift, gantian-gantian, masih ada yang seperti itu. Jadi misalnya malam orang tuanya tidur, anaknya di luar rumah," ungkapnya.
Ia menambahkan, keterbatasan ruang pun membuat masyarakat kesulitan memikirkan rencana jangka panjang karena fokus pada kelangsungan hidup harian.
Sehingga, masyarakat sekitar bisa dibilang hanya bisa bertahan dengan kehidupan mereka. Dalam artian mereka bertarung setiap harinya hanya demi mencari sesuap nasi.
