POSKOTA.CO.ID - Pemerintahan Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan kabinet. Pada Senin, 27 April 2026, Presiden melantik sejumlah pejabat baru dalam reshuffle kelima sejak ia memimpin pada Oktober 2024.
Prosesi pengambilan sumpah jabatan digelar di Istana Negara, menandai langkah lanjutan pemerintah dalam menyesuaikan komposisi tim kerja di tengah dinamika kebijakan nasional.
Total ada enam posisi setingkat menteri, kepala badan, hingga penasihat khusus presiden yang mengalami perubahan. Pergantian ini mencerminkan upaya penyegaran struktur pemerintahan sekaligus penyesuaian terhadap prioritas program yang tengah berjalan.
Salah satu perubahan penting terjadi pada posisi Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Jabatan tersebut kini dipegang oleh Mohammad Jumhur Hidayat, menggantikan Hanif Faisol Nurofiq. Hanif tidak sepenuhnya keluar dari lingkar pemerintahan, melainkan mendapat penugasan baru sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Baca Juga: Pasar Ikan Hias TPHP Cengkareng Sepi Pengunjung, Dinas KPKP DKI Upayakan Omzet Pedagang Meningkat
Pergeseran Peran di Lingkar Istana
Perubahan juga terjadi di lingkar dalam kepresidenan. Posisi Kepala Staf Presiden kini dipercayakan kepada Dudung Abdurachman. Ia menggantikan Muhammad Qodari yang kemudian dialihkan menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
Selain itu, Presiden juga melantik Abdul Kadir Kading sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia. Sementara itu, Hasan Nasbi dipercaya mengisi posisi sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang komunikasi.
“Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pemerintahan dan memastikan program prioritas berjalan optimal,” demikian disampaikan dalam suasana pelantikan di Istana.
5 Kali Reshuffle dalam Kurun Dua Tahun
Perombakan kali ini menjadi reshuffle kelima sejak awal masa pemerintahan Prabowo. Sebelumnya, perombakan kabinet telah dilakukan secara bertahap sejak Februari 2025. Langkah tersebut menunjukkan pendekatan adaptif dalam merespons tantangan kebijakan, baik di sektor ekonomi, pangan, maupun tata kelola pemerintahan.
Pada reshuffle sebelumnya di Oktober 2025, pemerintah juga membentuk Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Komite ini diketuai oleh Velix Vernando Wanggai bersama sejumlah anggota dari berbagai latar belakang, termasuk John Wempi Wetipo dan Ribka Haluk.
Pembentukan komite tersebut menjadi salah satu penanda fokus pemerintah terhadap percepatan pembangunan di wilayah timur Indonesia, sekaligus bagian dari agenda strategis nasional.
