POSKOTA.CO.ID - 80 Tahun kekosongan. Inilah kisah tragedi negara Indonesia yang mengalami kesepian eksistensial, di mana hal kepariaan dianggap lumrah dan takdir. Kosong dari undang-undang perekonomian nasional; tanpa sistem ekonomi pancasila; tanpa arsitektur ekonomi konstitusi; tanpa agensi cum ekonom Indonesia.
80 Tahun sudah kita hidup dalam ekopol kolonial, walau pekik kemerdekaan diteriakkan. Yang ada hanya (dan satu-satunya) ekonomi ekstraktif, ekonomi KKN, ekonomi eksploitasi, dan ekonomi anti kesentosaan bersama. Dus, merdeka hanya slogan, nasib tetap diperbudak. Merdeka hanya tulisan, posisi tetap dimiskinkan.
Itulah mengapa, kita menikmati hadirnya rupiah yang tak berdaulat dan suku bunga tinggi yang mencekik. Dalam rupiah yang rentan dan lemah, ia terdepresiasi terus menerus secara terstruktur, sistematis dan masif. Dalam posisi suku bunga tinggi, ketimpangan meningkat, daya beli melemah, dan mematikan ekspansi bisnis.
Ini aneh tapi nyata. Perbangkan kita memilih jadi mesin rentenir dan menelan riba. Persis seperti zaman penjajahan. Hal yang seharusnya sudah punah dan dihapuskan. Mereka mencipta arsitektur bunga bank (terutama kredit) sangat tinggi karena kombinasi faktor struktural, fungsional, risiko, sekaligus BI rate yang mencekik.
Baca Juga: Ekonomika Pancasila: Pemikiran Ekonomi Sjafruddin Prawiranegara
Hasilnya, margin bank (NIM) di Indonesia masih paling tinggi di dunia. NIM perbankan kita beredar pada angka 4,4% (BRI bahkan 6,8%), jauh di atas China (2,16%), India (3,18%), Malaysia (1,95%) atau Singapura (1,2%). Juara, tapi juara untuk hal "pencekikan" ekonomi warganegara. Menyedihkan.
Kenyataannya, selisih bunga kredit vs bunga simpanan yang sangat lebar ini jadi sumber profit utama. Profit dari hal lain dihindari. Padahal, mencekik konsumen, memecut rakyat dan memeras nasabah adalah "sistem rentenir" dalam pola perbudakan modern. Ya, di balik bunga tinggi, ada bisnis kotor para elit yang hegemoninya ditopang oleh finansialisasi, serakahnomic, shadow economic dan duit ilegal.
Tentu saja, hal ini karena inklusi dan literasi keuangan belum optimal. Proses inklusi baru pada angka 75% (2025) dan literasi pada angka 50%. Pasti ini kesengajaan yang terus dipertahankan. Untuk kepentingan siapa? Elite bank dan oligarki ekonomi.
Akibat dari pola itu, pasokan dana pihak ketiga (DPK) tidak maksimal; saat likuiditas ketat, bank naikkan bunga deposito, dan bunga kredit ikut terangkat untuk menjaga margin. Ini simpel tapi remeh; solusi perbangkan tanpa kejeniusan.
Baca Juga: Ekonomika Pancasila: Depresiasi Rupiah Itu Kesenjangan
Herannya, para bangkir juga berargumentasi bahwa biaya operasional dan geografis tinggi. Menurut mereka, Indonesia merupakan negeri kepulauan yang membikin operasional bank kurang efisien dibanding negara lain, jadi beban itu dibebankan ke bunga.
