Baca Juga: Kenapa Suami Boleh Memukul Istri? Emir Mahira Cari Jawaban Langsung ke Ustaz Quraish Shihab
Modal Capai Rp3,5 Miliar untuk Bangun SPPG
Di tengah polemik yang berkembang, perhatian publik juga tertuju pada besarnya modal yang dikeluarkan Hendrik. Ia mengaku telah menginvestasikan dana pribadi hingga Rp3,5 miliar untuk membangun fasilitas SPPG.
Fasilitas tersebut berada di Desa Pangauban, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, dengan luas lahan sekitar 1.000 meter persegi. Hendrik menegaskan bahwa pembangunan dilakukan tanpa menggunakan dana pemerintah.
Sementara itu, dana dari pemerintah hanya diberikan dalam bentuk penggantian biaya operasional melalui skema kerja sama.
Kelola Tujuh Dapur, Mayoritas Masih Tahap Persiapan
Fakta lain yang terungkap, Hendrik diketahui mengelola tujuh dapur SPPG di berbagai lokasi. Namun operasionalnya belum sepenuhnya berjalan. Dampak dari polemik ini cukup signifikan. SPPG yang dikelola Hendrik di Pangauban resmi dihentikan sementara oleh pihak BGN.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari evaluasi dan penyesuaian tata kelola program agar tetap sesuai dengan pedoman yang berlaku. Hendrik juga mengonfirmasi keputusan tersebut. “SPPG kami diberhentikan sementara oleh Ibu Nanik,” ujarnya.
Baca Juga: Siapa Hendrik Irawan? Mitra MBG yang Viral usai Joget dan Klaim Insentif Rp6 Juta per Hari
Permintaan Maaf dan Pengakuan Kesalahan
Di tengah sorotan publik, Hendrik menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Ia mengakui kesalahan dalam membuat konten yang dinilai tidak sesuai dengan etika program.
“Saya merasa kaget permasalahan ini menjadi besar. Memang ada kesalahan saya, tidak mematuhi protokol, nge-dance di ruangan. Saya minta maaf kepada Presiden Prabowo Subianto dan masyarakat.” Ia juga mengaku tidak menyangka video tersebut akan viral dan memicu polemik luas.
Selain itu, meningkatnya perhatian masyarakat terhadap pengelolaan program negara menunjukkan bahwa publik kini semakin kritis. Polemik ini sekaligus menegaskan bahwa program SPPG bukanlah sarana untuk mencari keuntungan pribadi, melainkan untuk kepentingan masyarakat luas.
